Page 24 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

pembahasan RUU dalam Prolegnas Prioritas hingga akhir 2021.
Dalam hal ini, DPR RI tetap mengutamakan pentingnya produk RUU
yang berkualitas untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional,
memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kemajuan dan
kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, DPR RI
membuka seluas-luasnya ruang partisipasi bagi rakyat dalam setiap
tahap RUU, baik tahap penyusunan, harmonisasi, maupun pembahasan
bersama Pemerintah. Pembahasan RUU Prolegnas Prioritas Tahun
2021 dilaksanakan melalui rapat pembahasan RUU secara fisik maupun
virtual mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Selain Prolegnas Prioritas Tahun 2021, DPR RI bersama
Pemerintah juga menyepakati 3 (tiga) perubahan dalam Prolegnas
Jangka Menengah Tahun 2020-2024, pertama, simplifikasi RUU,
yaitu RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang merupakan
penggabungan dari 3 (tiga) RUU dalam daftar Prolegnas Jangka
Menengah (longlist), yaitu RUU tentang Penilai, RUU tentang
Perlelangan, dan RUU tentang Pengurusan Utang Piutang Negara
dan Piutang Daerah. Kedua, perubahan judul RUU, yaitu RUU tentang
Jaminan Benda Bergerak, dalam Prolegnas Jangka Menengah berjudul
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia. Ketiga, penambahan RUU baru, yaitu RUU
tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dengan adanya
perubahan tersebut, jumlah RUU yang terdapat pada Prolegnas Jangka
Menengah Tahun 2020-2024 menjadi 246 RUU, dari yang sebelumnya
berjumlah 248 RUU.
Selama Tahun Sidang 2020-2021, DPR RI juga melakukan
pembahasan RUU Kumulatif Terbuka. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1)
UU tentang PPP, RUU Kumulatif Terbuka terdiri atas: (a) pengesahan
perjanjian internasional tertentu; (b) akibat putusan Mahkamah
Konstitusi; (c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (d)

8