Page 22 - BUKU KINERJA DPR RI

RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN SIDANG 2020-2021
14 Agustus 2020 - 15 Agustus 2021

DPD untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu.
Pada Tahun Sidang 2020-2021, DPR RI berhasil menyelesaikan
pembahasan dan mengesahkan RUU yang merupakan omnibus
law yaitu RUU tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan menjadi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada
tanggal 2 November 2020 (UU tentang Cipta Kerja). Secara konsep,
omnibus law merupakan undang-undang yang terdiri dari sejumlah
bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk mengubah dan/
atau mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan/
atau untuk membuat satu atau beberapa undang-undang baru.
Sebagai suatu omnibus law, UU tentang Cipta Kerja mencabut 2 (dua)
undang-undang (UU) dan mengubah 82 (delapan puluh dua) UU
dengan tujuan untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Oleh
karena itu UU tentang Cipta Kerja melakukan penyesuaian berbagai
aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan,
dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah,
peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis
nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan
pekerja.
Pelaksanaan fungsi legislasi pada tahun 2021 diawali dengan
pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun
2021 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV
Tahun Sidang 2020-2021 pada 23 Maret 2021. Penetapan Prolegnas
Prioritas tersebut merupakan acuan yang terukur bagi DPR RI dalam
menjalankan fungsi legislasi pada tahun 2021. Berdasarkan Pasal 1
angka 9 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.
15 Tahun 2019 (UU tentang PPP), Prolegnas merupakan instrumen
perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara

6