Page 29 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI LEGISLASI

dan menyesuaikan pajak atas dokumen yang sudah tidak lagi sesuai
dengan kondisi ekonomi saat ini.
Materi muatan dalam UU tersebut yaitu penetapan tarif baru dan
batas minimum; perluasan definisi dokumen objek bea meterai, tidak
hanya dokumen kertas tetapi juga dokumen elektronik agar sesuai
dengan perkembangan teknologi dan memberikan perlakukan hukum
yang sama bagi baik dokumen kertas dan non kertas; pengaturan
mengenai sanksi baik secara administratif maupun sanksi pidana yang
bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban
pembayaran bea meterai. Sanksi juga diharapkan akan mencegah
terjadinya tindak pidana pembuatan, pengedaran, penjualan, dan
pemalsuan materai palsu atau meterai bekas pakai.

5. RUU tentang Cipta Kerja.
RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam
Rapat Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020 dan telah diundangkan
menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020. UU ini mencabut 2 (dua) UU yaitu
UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; dan Staatsblad
Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450
tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie). Selain
mencabut UU, UU tentang Cipta Kerja mengubah 82 (delapan puluh
dua) UU, sebagai berikut:
1) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2) UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
dan Umrah;
3) UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan;
4) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5) UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;

13