Page 33 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI LEGISLASI

70) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
71) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat;
72) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
73) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
74) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan;
75) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
76) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
77) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
78) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
79) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
80) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
81) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan; dan
82) UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
UU Cipta kerja bertujuan, pertama, untuk menciptakan dan
meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan,
pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M
serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat
menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap
memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam
kesatuan ekonomi nasional. Kedua, menjamin setiap warga negara
memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketiga, melakukan
penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan
keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M
serta industri nasional. Keempat, melakukan penyesuaian berbagai
aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem

17