Page 37 - BUKU KINERJA DPR RI

KINERJA FUNGSI LEGISLASI

Persetujuan IE-CEPA terdiri dari 12 (dua belas) Bab, 17 (tujuh belas)
Lampiran dan 17 (tujuh belas) Keterangan Tambahan dari Lampiran.
Materi pokok yang diatur dalam Persetujuan IE-CEPA antara lain
mencakup ketentuan umum, perdagangan barang, perdagangan jasa,
penanaman modal, pelindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan
barang dan jasa pemerintah, persaingan usaha, perdagangan dan
pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan pengembangan
kapasitas serta penyelesaian sengketa.

9. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
RUU ini disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam
Rapat Paripurna DPR RI pada 15 Juli 2021 dan telah diundangkan
menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021. UU ini merupakan penyempurnaan
terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, dan
untuk menjamin keberlanjutan pemberian dana otonomi khusus untuk
Provinsi Papua yang telah berjalan selama 20 (dua puluh) tahun, serta
untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pemerataan
pembangunan di Papua. UU ini melakukan perubahan terhadap
beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan menambahkan materi baru
untuk menyesuaikan dengan kondisi politik, ekonomi, dan sosial
budaya yang berkembang di masyarakat.
UU ini mengubah besaran dana Otonomi Khusus, mekanisme,
dan tata kelola keuangan dana Otonomi Khusus untuk meningkatkan

21