Page 32 - BUKU JUDICAL RIVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
P. 32
perlu menegaskan kembali bahwa sita umum mempunyai kedudukan yang lebih
diutamakan. Dengan demikian, melalui sita umum inilah dapat dipenuhi
kewajiban debitor pailit kepada kreditornya secara proporsional dan maksimal,
yaitu sebatas harta milik debitor pailit yang tercakup dalam sita umum dan harta-
harta lain debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Oleh
karena itu, penafsiran atau pemaknaan lain terhadap Pasal 31 ayat (1) UU
37/2004 justru akan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum yang PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
dijamin oleh UUD 1945 dalam penanganan perkara kepailitan dan PKPU. Dengan
demikian, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas INFO JUDICIAL REVIEW
terhadap norma Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 sebagaimana yang didalilkan (Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Pemohon di atas. Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma Pasal 31 ayat (1) UU PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIX/2021 PERIHAL
37/2004 telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya dalil permohonan Pemohon NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SEBAGAIMANA TELAH
adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
F. AMAR PUTUSAN INDONESIA TAHUN 1945
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
15 DESEMBER 2021
G. PENUTUP
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan A. PENDAHULUAN
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, pukul 11.55 WIB, Mahkamah
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 11/2019) terhadap Undang-
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021 yang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
menyatakan permohonan Pemohon terhadap pengujian UU 37/2004 tidak dapat NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIX/2021. Dalam Sidang
diterima mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan Pengucapan Putusan Perkara Nomor 46/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR RI
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG B. PEMOHON
BADAN KEAHLIAN Bahwa permohonan pengujian UU 11/2019 dalam perkara Nomor 46/PUU-
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI XIX/2021 diajukan oleh Heru Susetyo, S.H., L.LM., M.Si., Ph.D., dalam hal ini
2021 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Zaenal Arifin Hoesein, S.H., M. H., Dr. Wasis
26
