Page 56 - BUKU JUDICAL RIVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sehingga, tidaklah khususnya terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana diatur
benar jika kemudian dengan keberlakuan uji kompetensi secara nasional dalam norma Pasal 21 UU 36/2014, persoalan tersebut bukanlah menjadi
telah mengebiri kemandirian perguruan tinggi kaitan dengan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Berdasarkan pertimbangan
penyelenggaraan uji kompetensi dimaksud. Apalagi, dalam rangka hukum tersebut, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 21
penjaminan mutu lulusan, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU 36/2014 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang penyelenggaraan uji kompetensi
penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat mahasiswa tenaga kesehatan diatur ulang ataupun diubah hanya dengan
menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional, sehingga uji “Peraturan Menteri” sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak
kompetensi secara nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka beralasan menurut hukum.
memenuhi standar nasional pendidikan tenaga kesehatan. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di
Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dalil Pemohon yang pada atas, menurut Mahkamah, frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1)
pokoknya menyatakan bahwa frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat dan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 tidaklah melanggar prinsip negara hukum
(1) UU 36/2014 telah mengebiri kemandirian masing-masing perguruan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan kepastian hukum dalam Pasal 28D
tinggi khususnya terkait penyelenggaraan uji kompetensi adalah tidak ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan
beralasan menurut hukum. menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka
ruang penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan diatur F. AMAR PUTUSAN
ulang ataupun diubah hanya dengan “Peraturan Menteri” tanpa harus Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
mengubah undang- undang yang menjadi dasar hukum sebelumnya.
Padahal, pelaksanaan uji kompetensi tersebut sebelumnya merupakan G. PENUTUP
bagian integral dari kewenangan yang telah diberikan kepada perguruan Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
tinggi kesehatan. ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
Terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, pembentukan kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
Peraturan Menteri yang didasarkan karena adanya pendelegasian umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, in casu dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
UU, diperkenankan sepanjang substansi yang diatur dalam Peraturan negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
Menteri tersebut bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi. dalam Perkara Nomor 56/PUU-XIX/2021 yang menyatakan permohonan
Hal ini dimungkinkan karena tidak semua substansi dapat diatur dalam UU, Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian materil UU 36/2014 yang
termasuk juga UU 36/2014. Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 memberikan mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI
delegasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
bidang pendidikan untuk membentuk Peraturan Menteri mengenai tata cara
pelaksanaan Uji Kompetensi. Peraturan Menteri a quo menjadi penting
keberadaanya karena selain menjalankan perintah pendelegasian yang
diberikan oleh UU 36/2014, Peraturan Menteri ini juga diperlukan untuk
mengatur lebih lanjut hal-hal teknis yang terkait dengan pelaksanaan uji
kompetensi secara nasional agar memiliki standar dan tata cara
pelaksanaan yang sama sehingga menimbulkan kepastian hukum. Meskipun PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
demikian, materi muatan dalam Peraturan Menteri a quo juga haruslah BADAN KEAHLIAN
selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UU 36/2014 atau bahkan SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
menciptakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam undang-undang 2021
yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri dimaksud.
Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, andaipun terdapat Peraturan
Menteri yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UU 36/2014,

51