Page 52 - BUKU JUDICAL RIVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 21 ayat (1) haruslah ditinjau kembali dan dengan segera harus diluruskan sejalan
(1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi dengan semangat konstitusi;
harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. 4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas, Pemohon memohon agar
(2) ....... Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan:
(3) ........ a. Frasa “secara nasional” pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014
(4) ....... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga bunyi ketentuan
(5) ....... norma pada Pasal 21 ayat (1) yang konstitusional adalah “(1)
Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan
D. BATU UJI profesi harus mengikuti Uji Kompetensi”;
Bahwa Pemohon dalam permohonanannya mengajukan pengujian Pasal 21 ayat
(1) UU 36/2014 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), b. Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat;
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan

melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1
E. PERTIMBANGAN HUKUM sampai dengan bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan.
Bahwa terhadap pengujian materil UU 36/2014 dalam permohonan a quo, [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo
telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “secara nasional” dalam
Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 bertentangan dengan meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54
UU MK;
Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada
pokoknya sebagai berikut (dalil permohonan Pemohon selengkapnya [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok
Pemohon,
dahulu
permohonan
perlu
terlebih
Mahkamah
termuat pada bagian Duduk Perkara): mempertimbangkan mengenai pengujian norma Pasal 21 ayat (1) UU
1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “secara nasional” dalam norma Pasal 21 36/2014 yang sebelumnya pernah diajukan pengujian dan telah diputus
ayat (1) UU 36/2014 membuka ruang kemandirian-otonomi- oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-
kemerdekaan masingmasing perguruan tinggi akan “dikebiri” dengan XIII/2015, bertanggal 14 Desember 2016 dengan amar, antara lain, menolak
adanya upaya untuk menarik kembali sebagian kewenangan masing- permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah
masing perguruan tinggi dalam hal pelaksanaan uji kompetensi ke
pemerintah pusat; akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria
2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan diatur Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap pengujian
ulang ataupun diubah hanya dengan “Peraturan Menteri” tanpa harus norma a quo dapat dimohonkan kembali.
mengubah undang-undang yang menjadi dasar hukum sebelumnya, Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021
padahal pelaksanaan uji kompetensi tersebut sebelumnya merupakan masingmasing menyatakan sebagai berikut: Pasal 60 UU MK (1) Terhadap
bagian integral dari kewenangan yang telah diberikan kepada perguruan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang
tinggi kesehatan; telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan
3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “secara nasional” pada Pasal 21 ayat (1)
dan ketentuan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 tidak mendorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
peningkatan mutu pendidikan tinggi kesehatan, tidak membawa iklim dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1)
yang kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan tenaga kesehatan, Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
telah mengerdilkan keberadaan Perguruan Tinggi yang notabene undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
mempunyai kemandirian dan otonomi dalam membentuk manusia kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
Indonesia yang berpendidikan, sehingga pemaknaan yang demikian

47