Page 145 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 145

Dr. Fadli Zon, M.Sc
                                 KETAHANAN EKONOMI NASIONAL
                                  DI MASA PANDEMI COVID-19


                     dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
                     harkat dan martabat manusia. “Setiap orang berhak
                     hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
                     mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
                     berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Pasal 28H
                     ayat 1 UUD NRI 1945). Kovenan Internasional tentang Hak
                     Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam pasal 12 menerangkan
                     bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar
                     kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat
                     dicapai, yang telah diratifikasi dan disahkan melalui UU
                     No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan  International
                     Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (kovenan
                     internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya).

                           Harmonisasi kebijakan kesehatan dan ekonomi di
                     masa pandemi COVID-19 harus didasarkan pada prinsip
                     universal, kesetaraan, dan non-diskriminasi, sehingga
                     dapat sebesar mungkin menyelamatkan seluruh rakyat dari
                     krisis COVID-19. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan
                     dan pencegahan dari institusi kenegaraan dan partisipasi
                     masyarakat untuk menghindari tindakan koruptif yang
                     memanfaatkan kebijakan ekonomi pada saat krisis
                     COVID-19.

                           Protokol Kesehatan telah membatasi ruang gerak
                     masyarakat khususnya keleluasaan untuk bepergian
                     dan berpindah-pindah tempat, serta keleluasaan untuk
                     menjalankan ibadah yang diyakini. Hal ini diterapkan dalam
                     rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
                     tumpah darah Indonesia.



                                             129
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150