Page 164 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

Dari ilustrasi di atas, DPR RI terus mendorong
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
pendanaan domestik dalam upaya pembangunan
daerah yang bermuara pada progres pertumbuhan
ekonomi nasional. Standar perhitungannya jelas, bahwa
pembangunan membutuhkan modal dan tidak hanya
menitikberatkan pada instrumen utang. Jika ini terjadi
maka kekhawatiran akan memunculkan ketimpangan di
daerah akan meluas. Dampaknya, pembangunan daerah
akan melambat sementara sumber daya alam dan potensi
SDM tidak pula meningkat. Padahal, dua sektor ini menjadi
tumpuan Indonesia untuk bangkit dari ketertinggalan
setelah adanya klaim Bank Dunia yang menyebut Indonesia
sebagai lower middle income country atau negara yang
berpendapatan menengah ke bawah.

Saat ini kapasitas pembiayaan BUMN semakin
terbatas. Kondisi ini dapat kita simpulkan dari besarnya
rasio tingkat hutang dibandingkan pendapatan kotor
(ekuitas) atau Debt to Equity Ratio (DER) yang mencapai
3,26 kali di luar batas wajar rasio pada umumnya.

Begitu besarnya harapan Pemerintah Daerah
dengan hadirnya LPI atau SWF. Terlebih, sejumlah lembaga
investasi telah menyatakan ketertarikannya dengan potensi
daerah. Ketertarikan ini tentu dengan berbagai catatan,
salah satunya problem regulasi. Sovereign investor berulang
kali meminta adanya jaminan mitra strategis yang memiliki
kekuatan dan reliable secara kedudukan. DPR RI sepakat
dengan pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan,

148