Page 167 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 167

Dr. Fadli Zon, M.Sc
                                 KETAHANAN EKONOMI NASIONAL
                                  DI MASA PANDEMI COVID-19


                     membangun potensi yang ada di masyarakat. DPR juga
                     meminta Pemerintah  Daerah (Pemda)  lebih ’welcome’
                     terhadap himpunan pengusaha yang  diharapkan  ikut
                     andil dalam membangun sistem yang lebih sehat dalam
                     berinvestasi. Memberikan kemudahan pada  ruang
                     investasi  dan terus berinisiatif membuka potensi
                     daerah di segala sektor dengan memanfaatkan teknologi
                     informasi  dan komunikasi merupakan keniscayaan di
                     tengah persaingan.  Politik anggaran tidak bisa berjalan
                     sendiri,  harus  ditempuh dengan menggandeng semua
                     pihak.  Dasarnya  hanya satu, keberpihakan kepada
                     rakyat  khususnya yang menumbuhkan kesejahteraan,
                     karena tumbuhnya kesejahteraan akan meningkatkan sisi
                     keamanan.

                           Apa pun terobosan positif yang dilakukan, khususnya
                     di tengah pandemi COVID-19 saat ini, rasa  optimistis
                     mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk
                     mengurai problem ekonomi akibat rendahnya daya beli
                     masyarakat. Termasuk menerobos kegalauan Pemerintah
                     Daerah yang terus dihantui kewajiban refocusing guna
                     memenuhi aspek kesehatan sosial. DPR RI sejatinya
                     berharap, penyesuaian atau refocusing terhadap APBN
                     dan APBD tidak lagi menjadi alasan untuk memaksimalkan
                     sisi-sisi kreativitas.

                           Penanggulangan penyebaran wabah juga harus
                     sejalan dengan pembangunan prioritas. Aspek-aspek logis
                     terhadap penanganan COVID-19 tidak lagi tersentral.
                     Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pembangunan
                     diberikan ruang untuk menekan laju wabah, sehingga



                                             151
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172