Page 55 - Stabilitas Edisi 201 Tahun 2023

royek mercusuar Ibukota
Negara terus menjadi topik
hangat terkait warisan
Ppemerintahan Joko Widodo
yang akan diberikan kepada calon
pemimpin berikutnya. Namun demikian,
di tengah polemik yang muncul dan
beragam masalah serta risiko yang
menghadang, pembangunannya jalan
terus seiring dikabarkan mulai datangnya INVESTOR
investor. MENGKHAWATIRKAN
Ketua Departemen Ekonomi
CSIS Fajar Hirawan mengatakan, KEPASTIAN DARI
Otorita Ibukota Negara (OIKN) telah PEMBANGUNAN IBU
menerima beberapa calon investor yang KOTA TERSEBUT. TAHUN
menyatakan minat untuk berinvestasi di
lokasi di Kecamatan Sepaku, Penajam POLITIK MENJADI
Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut. FAKTOR UTAMA.
Hal itu dibuktikan lewat diterbitkannya
letter of intent atau surat keinginan APAKAH PRESIDEN
berinvestasi dari beberapa investor untuk YANG TERPILIH NANTI
proyek ambisius itu.
Namun demikian, menurut Fajar, LoI PERPANJANGAN Fajar Hirawan,
tidak bisa dijadikan jaminan kepastian TANGAN PETAHANA Ketua Departemen Ekonomi CSIS
karena itu bersifat tidak mengikat suatu
kerja sama usaha.”Sulit bagi pemerintah ATAU TIDAK. INI YANG
memberikan kepastian terkait proyek MEMBUAT INVESTOR
IKN ini kepada para investor. LoI itu
tidak mengikat, sehingga belum ada TAMPAKNYA WAIT
realisasi apapun di IKN,” kata Fajar. AND SEE.
Selain itu, dengan adanya
pemilihan umum pada tahun depan
juga menjadi alasan investor ragu
untuk merampungkan komitmen
investasinya di IKN. Investor tersebut
mengkhawatirkan kepastian dari
pembangunan ibu kota tersebut.
“Tahun politik menjadi faktor utama.
Apakah presiden yang terpilih nanti beberapa hal yang membuat investor hak guna usaha (HGU) juga yang masih
perpanjangan tangan petahana atau masih menahan investasinya di IKN. dianggap belum pasti,” kata Rizal.
tidak. Ini yang membuat investor Salah satunya adalah prospek Sebagaimana diketahui, Presiden
tampaknya wait and see,” terang Fajar. investasi yang dianggap berisiko tinggi Joko Widodo telah menerbitkan
Pemerintah dituntut mendapatkan dan dinilai tidak sebanding dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
kepastian realisasi investasi proyek IKN return of investment (ROI). Rizal juga 2023 tentang Pemberian Perizinan
yang menelan anggaran Rp466 triliun itu. menggarisbawahi adanya tahun politik Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan
Dari jumlah itu, sekitar 20 persen akan yang bisa mempengaruhi kejelasan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku
ditanggung anggaran pendapatan dan investasi di sana. Hal lainnya adalah Usaha di IKN yang berlaku sejak 6 Maret
belanja negara (APBN) dan 80 persen menunggu perkembangan realisasi 2023. HGU di atas hak pengelolaan lahan
dari swasta. pembangunan sarana prasarana utama, (HPL) di IKN diberikan pemerintah
Kepala Pusat Ekonomi Makro biaya produksi yang mahal terutama kepada investor dengan jangka waktu 95
dan Keuangan Indef, M Rizal faktor air bersih dan listrik di IKN. tahun untuk siklus pertama.
Taufiqurrohman, menambahkan, ada “Jaminan pemanfaatan lahan status Problem berikutnya adalah kondisi

www.stabilitas.id Edisi 201 / 2023 / Th.XVIII 55