Page 10 - MAJALAH 89

naan Prolegnas Prioritas Tahun 2011.
Program Legislasi Nasional RUU
Prioritas tahun 2011 ditetapkan 70
RUU dan 21 RUU luncuran pemba-
hasan dari Tahun 2010. Dari 70 RUU
yang ditetapkan dalam Prolegnas Pri-
oritas Tahun 2011 disepakati 37 RUU
diinisiasi oleh DPR dan 33 RUU diini-
siasi Pemerintah.
Dari 37 RUU yang diinisiasi DPR,
dan 33 RUU yang diinisiasi Peme-
rintah, perkembangan pelaksanaan-
nya hingga saat ini adalah sebanyak
16 RUU dalam tahap Pembicaraan
Tingkat I dan akan dilanjutkan pem-
bahasannya pada tahun 2012, 3 (tiga)
RUU sudah disetujui sebagai RUU usul
DPR dan menunggu surpres, 1 (satu)
RUU dalam tahap harmonisasi, 50
RUU yang masih dalam tahap penyu-
sunan (dengan rincian 24 RUU dari
DPR dan 26 RUU dari Pemerintah). Pengesahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 yang di warnai hujan interupsi
Dari 21 RUU yang diluncurkan
pembahasannya dari tahun 2010 ke
tahun 2011 terdapat 18 RUU yang
telah menjadi Undang-Undang dan 3
(tiga) RUU yang sedang dalam tahap
Pembicaraan Tingkat I.
Mulyono menambahkan, melihat
data di atas menggambarkan bahwa
realisasi program legislasi nasional
prioritas tahun 2011 masih belum
berbanding lurus dengan target jum-
lah RUU yang direncanakan untuk
diselesaikan.
Hal ini, katanya, tidak lepas dari
kendala yang dihadapi oleh DPR dan
Pemerintah, yaitu antara lain tingkat
penyelesaian penyusunan RUU yang
berjalan sangat lambat baik di DPR
maupun di Pemerintah.
Ketaatan terhadap pemenuhan
jadwal legislasi menurut Mulyono juga
masih kurang, sehingga menyulitkan RUU. Nasional (Prolegnas) Rancangan
tercapainya kuorum dan pada ak- Baleg, kata Mulyono, menyadari Undang-Undang (RUU) Prioritas Ta-
hirnya menunda pembahasan. beban legislasi yang diambil oleh DPR hun 2012 berjalan dengan diwarnai
Kendala lainnya yang tak kalah dan Pemerintah pada tahun 2012 hujan interupsi. Protes dipicu oleh
pentingnya adalah terdapat sejumlah sangat berat. “Kami optimis dengan keberadaan dua RUU yang dianggap
RUU yang tertunda pembahasannya dukungan semua pihak kinerja legis- kontroversial karena Komisi terkait
(deadlock) karena adanya ketidak- lasi DPR dapat mencapai target yang tidak merasa mengusulkan sebelum
sepahaman/ketidaksepakatan antara diharapkan. akhirnya didrop dari daftar prolegnas.
Pemerintah dengan DPR atau adanya Dua RUU tersebut adalah perubahan
ketidaksepakatan antar kementeri- Diwarnai Interupsi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
an/LNK yang ditugaskan membahas Pengesahan Program Legislasi Ketenagakerjaan serta UU Nomor 18

1
1
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 | 11
ARIA |
TH. XLII, 201 |
|
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 89