Page 11 - MAJALAH 89

LAPORAN UTAMA

upah minimum untuk kabupaten,
kota, dan provinsi. Selain itu, kewa-
jiban bagi perusahaan untuk memberi
Tunjangan Hari Raya (THR) dihilang-
kan dan diganti menjadi bantuan
THR.
Menurut politisi daerah pemili-
han Jawa Barat II ini, bila UU tersebut
sampai masuk, tentu membahayakan
nasib pekerja. Selain revisi UU Ketena-
gakerjaan, UU lain yang ditolak adalah
UU Advokat. Wakil Ketua Komisi Hu-
kum DPR Nasir Djamil, mengatakan
Komisinya tidak pernah mengusulkan
RUU tersebut. Karena itu, kemunculan
secara tiba-tiba UU Advokat dalam
daftar prioritas Prolegnas 2012 diper-
tanyakan dan minta dicabut.
“Dalam surat resmi Komisi III, kami
tidak mengusulkan itu. Kami minta
dicabut dan diganti revisi UU PTUN,”
tandasnya. Akhirnya, rapat paripurna
memutuskan untuk menghapus dua
RUU tersebut dari daftar prolegnas.
“Revisi UU Ketenagakerjaan dan
revisi UU Advokat didrop. Jadi yang
Pimpinan sidang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 Pramono Anung
disetujui dalam prolegnas sebanyak
Tahun 2003 tentang Advokat. Rieke Diah Pitaloka menambahkan, 64 RUU,” kata pimpinan sidang,
Penolakan terhadap dua RUU penolakan yang dilakukannya, selain Pramono Anung.
tersebut, diangkat oleh anggota de- karena memang tidak diusulkan, juga Dengan didropnya dua RUU, maka
wan dari mayoritas fraksi karena ke- karena substansinya membahayakan. hanya akan ada 64 RUU yang men-
beradaannya dinilai ganjil. “Ada yang Menurutnya, arah dalam revisi UU jadi prioritas di 2012. Ketua Badan
hilang dari usulan kami di Prolegnas, Ketenagakerjaan adalah untuk mem- Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Mul-
yakni UU Kesehatan Jiwa. Tapi ini yang berangus hak-hak pekerja. “Kita tidak yono mengingatkan bahwa jumlah itu
nomor 64 (menunjuk UU Ketenaga- asal menolak. Yang jelas, revisi UU bukanlah target yang mudah disele-
kerjaan) tiba-tiba masuk,” kata Wakil 13/2003 harus dicabut dalam daftar saikan. Meski begitu, dengan komit-
Ketua Komisi Kesehatan dan Ketena- Prolegnas 2012,” tegas Rieke. men serta perbaikan mekanisme, hasil
gakerjaan DPR, Supriyatno. Dia mencontohkan, substansi yang dicapai dapat lebih baik. (tt,sc)
Sementara Politisi PDI Perjuangan merugikan itu seperti tidak adanya ***

Suasana Rapat Paripurna dengan agenda penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012 di Gedung DPR RI

1

1 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 | 1
|
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
TH. XLII, 201 |
ARIA |
P
1
Edisi 89
ARLEMENT