Page 2 - MAJALAH 89

sekadar alat legitimasi untuk mem-
benarkan tingkah lakunya. Idealnya,
politisi (beradab) harus dapat menga-
rahkan masyarakat untuk masuk ke-
dalam keadaan dan tatanan kehidu-
pan kemasyarakatan dan kenegaraan
yang memungkinkan terjadinya situa-
si yang berkeadilan sosial.
Revitalisasi dan reaktualisasi nilai
etika dan moral politisi agar dapat
tampil sebagai politisi beradab, meru-
pakan upaya yang perlu dilakukan.
Pengembangan dan pembinaan kader
politik perlu diarahkan untuk memper-
tinggi derajat kemanusiaan bangsa,
melalui pertama, aktualisasi nilai-nilai
etika dan moral, dan penguatan ke-
tahanan budaya dalam menghadapi
derasnya nilai materialisme, kedua, DPR-RI telah memiliki aturan ter- Semua ini memerlukan etika, terma-
meningkatkan kemampuan para poli- tulis, dan ini berlaku sebagai “self con- suk didalamnya kehidupan berbangsa
tisi dalam mengapresiasi pesan moral trol” bagi para anggota Dewan. Keha- dan bernegara.
yang terkandung pada setiap keka- diran anggota DPR dengan perangkat Etika dan moral berbangsa, seti-
yaan dan nilai-nilai budaya bangsa, “built-in mechanism” berupa Kode Etik daknya terdiri dari tiga hal, yaitu: per-
serta ketiga, mendorong kerja sama DPR. Kode Etik ini sangat diperlukan tama, etika dan moral individual, yang
yang sinergis antar-pemangku ke- untuk menjaga martabat serta kehor- lebih menyangkut kewajiban dan si-
pentingan dalam mewujudkan visi matan profesi, dan disisi lain melin- kap manusia terhadap dirinya sendiri.
bangsa Indonesia, yaitu bangsa de- dungi masyarakat dari segala bentuk Salah satu prinsip yang secara khu-
ngan peradaban mulia dan luhur. penyimpangan maupun penyalah- sus relevan dalam etika individual ini
Tiga hal tersebut sejalan dengan gunaan kewenangan oleh DPR. Oleh adalah prinsip integrasi pribadi, yang
cita-cita reformasi yang bertujuan karena itu, jika para Anggota Dewan berbicara mengenai perilaku indivi-
untuk membangun “Indonesia Baru“, ingin tampil sebagai politisi beradab, dual tertentu dalam rangka menjaga
yaitu membangun sebuah masyara- akan dapat memperoleh kepercayaan dan mempertahankan nama baiknya
kat sipil yang demokratis, dengan dari masyarakat, jika dalam diri para sebagai pribadi yang bermoral.
penegakan hukum untuk supremasi Anggota Dewan memiliki kesadaran Kedua, etika sosial yang mengacu
keadilan, pemerintahan yang bersih, kuat untuk mengindahkan etika dan pada kewajiban dan hak, sikap dan
terwujudnya keteraturan sosial dan moral pada saat ingin melaksanakan pola perilaku manusia sebagai makh-
rasa aman dalam masyarakat, dan ke- kewenangan konstitusionalnya luk sosial dalam interaksinya dengan
hidupan ekonomi yang mensejahtera- sesamanya. Tentu saja sebagaimana
kan rakyat Indonesia. Cita-cita mulia Etika dan Moral hakikat manusia yang bersifat ganda,
ini akan terwujud jika dilaksanakan Etika dan moral, sesungguhnya yaitu sebagai makhluk individual dan
oleh politisi yang berintegritas tinggi. dapat dibedakan. Moral lebih me- sosial, etika individual dan etika sosial
Integritas itu akan terjaga jika secara ngacu pada baik-buruknya manusia berkaitan erat satu sama lain, bahkan
konsisten para politisi mengembang- sebagai manusia, menuntun manusia dalam arti tertentu sulit untuk dilepas-
kan standar pergaulan di dalam ke- bagaimana seharusnya ia hidup atau kan dan dipisahkan satu sama lain.
lompok sosialnya, yang dapat diwu- apa yang boleh dan apa yang tidak Ketiga, etika lingkungan hidup
judkan dalam bentuk aturan tertulis boleh dilakukan. Dalam kehidupan yang berkaitan dengan hubungan
yang secara sistematik dibuat ber- sosial, masyarakat mempunyai aturan antara manusia baik sebagai makh-
dasarkan prinsip-prinsip moral yang moral yang membolehkan atau mela- luk individu maupun sebagai kelom-
ada; dan pada saat yang dibutuhkan rang perbuatan tertentu. Sementara pok dengan lingkungan alam yang
dapat difungsikan sebagai alat untuk etika adalah untuk membina kehidu- lebih luas dalam totalitasnya, dan
menghakimi segala macam tindakan, pan yang baik berdasarkan nilai-nilai hubungan antara manusia yang satu
yang secara logika-rasional umum moral tertentu. Kehidupan manusia dengan manusia yang lainnya yang
dinilai menyimpang dari kode yang bersifat multi-dimensi meliputi bidang berdampak langsung atau tidak lang-
disepakati bersama. sosial, ekonomi, politik, kebudayaan. sung pada lingkungan hidup secara

| PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 89 TH. XLII, 2011 |
|
1
Edisi 89
ARLEMENT
P