Page 77 - MAJALAH 140
P. 77
parlemen perempuan pertama. Akan dalam masa jabatan sebagai presiden
tetapi, partisipasi perempuan dalam Argentina. Atas dasar tersebut dari sisi
parlemen tidaklah efektif hingga tahun demokratisasi dapat ditegaskan, bahwa
2001, dimana keterwakilan perempuan Cristina Fernandez de Kirchner yang
dalam parlemen mencapai angka 35%. merupakan kandidat dari Koalisi Front
(Elisa, 2005:166) (Front for Victory) yang menang dalam
Pemilu 2007 adalah perempuan pertama
Pencapaian Kuota 30% Argentina yang menjadi Presiden di
Perempuan Di Parlemen Argentina.
Partai Politik di Argentina memainkan Kehidupan politik dan iklim demokrasi
peranan penting dalam menentukan di Argentina semakin menunjukkan
partisipasi politik perempuan. Banyak perkembangan dan kemajuan ke arah yang
partai-partai politik yang belum memiliki lebih baik. Eksistensi kaum perempuan
peraturan atau kuota untuk perempuan. kini lebih diakui. Setelah masa transisi,
Tidak adanya peraturan atau undang- secara normatif perubahan besar ini
undang wajib dalam partai politik tersebut, diawali dengan ditetapkannya Ley de
menjadi sebuah tantangan dan menjadi Eksistensi kaum Cupos (undang-undang regulasi kuota
salah satu isu untuk memperjuangkan perempuan kini bagi perempuan) yang diundangkan
kesempatan yang sama bagi para aktivis pada tahun 1991. Regulasi kuota adalah
politik perempuan. lebih diakui. Setelah bagian dari affirmative actions atau
Sebagai contoh yaitu penyeleng- masa transisi, disebut juga “diskriminasi positif” sebagai
garaan Pemilu Argentina pada 2007 lalu. penyeimbang pengalaman historis yang
Pada pemilu tersebut, Cristina Fernandez secara normatif diskriminatif terhadap perempuan. Di
de Kirchner berhasil mengungguli perubahan besar Argentina, regulasi kuota bersifat wajib
para pesaingnya dengan keunggulan untuk dipenuhi setiap partai politik
cukup telak hanya dengan satu putaran ini diawali dengan (parpol) dimana salah satu ketentuan
saja, sehingga dengan keunggulan itu ditetapkannya penting dari Ley de Cupos ini mengatur
tidak diperlukan lagi pemilu putaran bahwa setiap parpol untuk paling tidak
kedua. Kemenangan Cristina dalam Ley de Cupos memenuhi 30% (persen) calon legislatif
pemilu tersebut merupakan sejarah baru (undang-undang perempuan dalam proporsi yang memiliki
sepanjang perjalanan politik Argentina. kemungkinan untuk terpilih. Karena
Cristina terpilih sebagai presiden regulasi kuota bagi itu, parpol tidak dibolehkan memuat
perempuan pertama di negara tersebut perempuan) yang perempuan di urutan belakang dalam
yang benar-benar dipilih oleh rakyat diundangkan pada daftar caleg yang diajukan.
melalui pemilu yang demokratis. Dalam partai politik di Indonesia juga
Sejarah politik Argentina mencatat, tahun 1991. sudah diatur bahwa setiap partai politik
belum pernah ada seorang perempuan harus memperhatikan keterwakilan
yang terpilih menjadi presiden melalui perempuan sebanyak 30%. Namun, tidak
pemilu di negeri tersebut. Umumnya ada sanksi yang tegas terhadap partai
kepemimpinan dijabat oleh seorang laki- yang melanggar seperti yang diatur di
laki dengan nuansa militerisme yang kuat. Argentina. Ley de Cupos mengatur adanya
Akan tetapi, memang pada pemerintahan penolakan terhadap partai yang tidak
sebelumnya, yakni pada tahun 1970-an memenuhi kuota perempuan untuk ikut
Argentina pernah dipimpin oleh seorang dalam pemilu. Bagi parpol yang gagal
presiden perempuan, yaitu Maria Estella memenuhi kualifikasi tersebut, akan
Martinez Peron atau yang lebih dikenal ditolak berkompetisi dalam pemilu.
dengan Isabel Peron. Namun posisi Isabel Hasilnya, pada awal aturan ini diterapkan,
Peron berbeda dengan Cristina. Isabel terjadi kenaikan signifikan representasi
merupakan istri ke tiga dari Presiden perempuan di ti ngkat DPR Argentina
Argentina (Juan Peron) menjadi presiden pada tahun 1993, menjadi 21,3 persen,
tanpa mengikuti Pemilu. Ia menjadi sedangkan pada tahun 1991 tingkat
presiden menggantikan suaminya yang partisipasi perempuan di DPR Argentina
meninggal pada tahun 1974 saat ia masih hanya 4,6 persen.
PARLEMENTARIA EDISI 140 TH. XLVI - 2016 l 77
