Page 6 - MAJALAH 118

ASPIRASI

Status MPR dan Pemilihan Presiden Langsung dan DPD

Saya selaku Direk tur L SM Tujuan awal reformasi bukanlah hasil perubahan UUD 1945 adalah
Government Policy Watch ingin dimaksudkan untuk membuat Nega- cacat hukum/batal demi hukum;
menyampaikan keberatan diu- ra baru, UUD baru, Sistem Negara
bahnya status MPR sebagai Lembaga baru, dan lain-lain, apalagi dengan MPR RI membatalkan Tata Tertib
Tertinggi Negara menjadi Lembaga meninggalkan prinsip-prinsip dasar MPR tahun 2004 sebagaimana ter-
Tinggi Negara, Pemilihan Presiden dari ketatanegaraan dan tatanan asli cantum dalam Pasal 74 ayat 2 yang
Langsung dan Pemilihan DPD. yang sudah ada sesuai dengan fal- menyatakan bahwa Perubahan dan
safah dan pandangan hidup bangsa Penetapan UUD adalah putusan
Bahwa berdasarkan pengamatan Indonesia, yaitu Pancasila. Majelis.
dan analisa LSM Government Policy
Watch atas temuan-temuan dari Kesalahan dan kegagalan MPR MPR RI mengadakan sidang is-
produk hukum selama tahun 1999 RI atas amandemen UUD 1945 ha- timewa dan kembali ke UUD 1945
– 2004, dan hal-hal yang mendasari rus dikembalikan kepada UUD 1945 sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
serta alasan keberatan tersebut semula/asli, yang jika tidak dikemba- yang jika tidak dilakukan, maka
antara lain adalah: likan sebagai wujud pertanggung- hasil pemilihan langsung Presiden,
jawaban kepada rakyat selaku pe- DPD adalah cacat hukum, karena
Perubahan pertama, kedua, ke- megang kedaulatan tertinggi, maka hasil amandemen UUD 1945 tidak
tiga dan keempat UUD 1945 tidak MPR RI dinyatakan dimisioner. disahkan oleh MPR RI sesuai dengan
terlebih dulu membatalkan dasar ketentuan Pasal 3 UUD 1945.
hukum pemberlakuan UUD 1945, Adapun usulan solusi atas perma-
yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan salahan tersebut adalah Presiden
TAP MPRS No. XXII/1966 tentang dan MPR RI dapat melakukan hal-
memorandum DPR-GR mengenai hal sebagai berikut: Syamsoer Kono
sumber tertib hukum dan tata cara
urutan perundang-undangan seba- Presiden untuk mengeluarkan Semarang, Jawa Tengah
gaimana diubah oleh TAP MPR No. Keppres yang isinya mempertegas
Tahun 2000. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sehingga

Pemanfaatan Besi Bekas

Saya selaku Direktur Utama PT Mahkota Sultan Pacifik Indonesia di Propinsi Riau,
Sulaiman dan keluarga/para ahli waris alm. Sultan Siak intinya menyetujui permohonan
Syarif Kasim II, mengajukan permohonan kepada Ketua hibah dari Pemerintah Provinsi
DPR RI, mengenai rekomendasi agar besi bekas (scrap) Riau tersebut dengan berpedoman
eks PT Caltex Pacifik Indonesia dapat dihibahkan kepada pada PP No. 6 Tahun 2006 tentang
keluarga/para ahli waris alm. Sultan Siak Syarif Kasim II Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana
untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008 dan
Permenkeu No. 96/ PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Perlu diketahui alm. Sultan Siak Syarif Kasim II semasa Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan
hidupnya pernah berjasa membantu negara pada saat dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan
kesulitan dengan menyumbangkan emas batangan pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
senilai 13.500.000 Gulden dan mengingat kondisi Demikian saya mengharapkan agar permohonan
keluarga/para ahli waris alm. Sultan Siak Syarif Kasim II rekomendasi ini dapat diberikan melalui PT Mahkota
yang sangat memprihatinkan/kurang mampu pada saat Sultan Sulaiman.
ini.

Saya juga melampirkan Surat dari Dirjen Kekayaan
Negara Kementerian Keuangan yang ditujukan kepada Chaidir
Kementerian Sosial RI No. S-318/MK.5/ 2013 tanggal 19
Februari 2013 perihal persetujuan dan memerintahkan Jakarta Timur
pelaksanaan hibah besi bekas (scrap) eks. PT Caltex

6 PARLEMENTARIA EDISI 118 TH. XLIV, 2014