Page 2 - MAJALAH 87
P. 2

ham  tanggal  26  Oktober  2011  lalu,   guna menghasilkan Pemilu yang lebih   han  tersebut  bisa  lebih  jelas  kepada
            Pemerintah   telah   menyampaikan   demokratis, serta menghasilkan wakil   siapa  mereka  meminta  dan  menyal-
            pandangan terhadap RUU ini dengan   rakyat  yang  memiliki  derajat  keter-  urkan  aspirasinya  baik  untuk  tingkat
            beberapa poin yang menjadi sorotan   wakilan tinggi.                 DPR maupun DPRD.
            utama  seperti:  sistem  Pemilu  yang   Salah  satu  aspek  meningkatkan   Upaya  lain  adalah  dengan  cara
            menggunakan  sistem  proporsional   derajat keterwakilan wakil rakyat ha-  tersedianya  calon  anggota  legislatif
            terbuka,  pemberlakuan  parliamen-  sil  Pemilu  adalah  melalui  rekayasa   terbaik melalui rekrutmen dan kaderi-
            tary threshold, Daerah Pemilihan dan
            alokasi kursi setiap daerah pemilihan,
            serta  metode  penghitungan  perole-
            han kursi. Hal tersebut sejalan dengan
            keterangan  atau  penjelasan  DPR-RI
            terkait dengan RUU inisiatif ini dalam
            Rapat Kerja sebelumnya. Oleh karena                                                                  Internet/whitemonkeynewsbureau.wordpress.com
            itu, menjadi tanggungjawab bersama
            antara  DPR  dan  Pemerintah  untuk
            menghasilkan sebuah UU tentang Pe-
            milu yang lebih demokratis dan mam-
            pu  menghasilkan  wakil  rakyat  yang
            lebih akuntabel dan memiliki derajat
            keterwakilan yang tinggi.
               Kewajiban  konstitusional  DPR  se-                                          Suasana Pemilihan Umum 2009
            bagai  lembaga  pembentuk  undang-
            undang  sebagaimana  diamanatkan   sistem Pemilu yang dituangkan dalam   sasi  yang  dilakukan  oleh  partai  poli-
            UUD 1945 memberikan   l a n d a s a n   sebuah  regulasi.  Sistem  Pemilu  akan   tik,  sehingga  rakyat  sudah  diberikan
            bagi  Pansus  untuk  melakukan  tugas   memberikan   penekanan   kepada   pilihan terbaik diantara yang baik. Hal
            dan  fungsi  legislasi  sebaik  mungkin.   bagaimana cara memilih wakil rakyat   tersebut  akan  memberikan  dampak
            Disadari  bahwa  pembahasan  RUU   yang disesuaikan dengan kondisi so-  positif baik bagi partai politik, rakyat,
            tentang  Pemilu  anggota  DPR,  DPD,   sial  politik  serta  budaya  politik  ma-  serta lembaga perwakilan itu sendiri.
            dan DPRD ini, akan berbenturan de-  syarakat di suatu negara. Sistem pro-  Artinya proses pendidikan politik, so-
            ngan kepentingan para anggota DPR   porsional  memiliki  kelebihan  utama   sialisasi politik, rekrutmen politik yang
            sebagai  individu  dan  Partai  Politik   yaitu meminimalkan suara rakyat yang   menjadi fungsi partai politik, menjadi
            yang  menempatkan  para  kadernya   tidak  terkonversi  menjadi  kursi  serta   bermakna  serta  dirasakan  langsung
            menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu,   memberikan peluang bagi lebih besar   oleh  rakyat.  Dampaknya,  lembaga
            mekanisme  pembahasan  senantiasa   partai  politik  kelas  menengah  untuk   perwakilan  akan  bekerja  lebih  opti-
            melibatkan  publik,  baik  melalui  fo-  memperoleh kursi di DPR. Sebaliknya,   mal  karena  diisi  oleh  anggota  yang
            rum  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum   sistem mayoritas-pluralitas yang dike-  berkualitas.
            (RDPU)  dengan  beberapa  pihak  se-  nal dengan sistem distrik mempunyai   Sebagai kesimpulan, Pemilu 2014
            perti  akademisi,  penyelenggara  Pe-  kelebihan, karena wakil rakyat terpilih   harus  menjadi  tahap  konsolidasi  de-
            milu,  dan  lembaga  akuntan  publik,   memiliki  keterikatan  yang  lebih  kuat   mokrasi  melalui  penyelenggaraan
            lembaga  non-pemerintah  yang  me-  dengan konstituen.               Pemilu  yang  lebih  demokratis  dan
            miliki  kepedulian  terhadap  pemilu,                                menggunakan  sistem  yang  lebih
            serta pihak lainnya. Selain itu, diberi-  Sistem Proporsional yang   mampu  menghasilkan  wakil  rakyat
            kan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  Dapat Meningkatkan Derajat      yang  memiliki  derajat  keterwakilan
            memberikan  masukan  melalui  email  Keterwakilan                    yang tinggi. Kehadiran UU adalah se-
            atau  media  lainnya  dalam  sebuah   Sistem  proporsional  bisa  meng-  bagai  sebuah  rekayasa  Pemilu  guna
            forum  public  hearing.  Upaya  lainnya   hasilkan wakil rakyat yang lebih tinggi   menghasilkan sistem demokrasi yang
            adalah dengan melakukan kunjungan   derajat  keterwakilannya.  Salah  sa-  lebih  baik  bagi  bangsa  dan  rakyat
            ke  beberapa  daerah  dan  perguruan   tunya adalah dengan membuat Dae-  Indonesia.  Jika  hal  itu  bisa  terwujud,
            tinggi  di  daerah  guna  menjaring  as-  rah Pemilihan (districting) yang lebih   maka bangsa ini akan kembali men-
            pirasi  sebanyak  mungkin.  Muaranya   kecil,  sehingga  para  wakil  rakyat  di   jadi bangsa yang besar dan dihargai
            adalah  semua  masukan  dan  aspirasi   daerah pemilihan tersebut bisa lebih   oleh bangsa-bangsa lain di dunia se-
            akan menjadi bahan bagi Pansus serta   mudah  menjangkau  konstituennya.   bagai negara demokrasi. Semoga.
            pemerintah untuk membahas RUU ini   Sebaliknya,  rakyat  di  daerah  pemili-  ***






                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
                                                                                        ARIA |
                                                                                                   TH. XLII, 201 |
                                                                              |
    | PARLEMENTARIA |  Edisi 87 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA |  Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
                                                                                             Edisi 87

                                                                                                             1
                                                                               ARLEMENT
                                                                              P
   1   2   3   4   5   6   7