Page 57 - MAJALAH 180
P. 57
ALAT KELENGKAPAN
DEWAN
anggaran. Salah satunya
melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan dana keistimewaan di
Aceh dan D.I Yogyakarta.
Pada saat melakukan kunjungan
ke Aceh, Ketua BAKN Marwan Cik
Asan mendorong Pemerintah Aceh
untuk lebih optimal menggunakan
dana otonomi khusus sebagai
salah satu upaya menjadikan Aceh
setara dengan provinsi lainnya.
Terutama dalam hal pengentasan
kemiskinan dan ketimpangan,
agar pada tahun 2020 mendatang
angka kemiskinan bisa menjadi
satu digit atau berada di bawah 10
persen.
“Tahun 2020 itu artinya,
angka kemiskinan nasional itu
sudah single digit, sudah di
Tim Kunker BAKN DPR RI memberikan cenderama kepada Sekretaris Daerah Provinsi Aceh. Foto: Nadya/JK bawah 10 persen. Itu artinya
bagaimana supaya pembangunan
di Aceh lebih terarah, sumber
ini diharapkan agar dapat efektif BAKN sebagai lembaga yang dananya lebih jelas dan Aceh bisa
bekerja pada hari ini. Tidak usah baru dibentuk, maka harus berakselerasi secara cepat, supaya
menunggu lama, karena agenda dapat menjaga kredibilitas atau bisa sama dengan provinsi-
semakin ketat di depan. Apalagi kepercayaan publik/masyarakat provinsi lain di luar Aceh,”
kemudian ada ancaman ekonomi dalam melaksanakan fungsi katanya.
global dan juga diharapkan supaya pengawasan Dewan,” tutur Menurut Marwan, kemajuan
tidak berdampak pada Indonesia. Marwan. infrastruktur yang ada saat ini
BAKN juga diharapkan dapat lebih BAKN ini adalah satu-satunya di Provinsi Aceh tidak terlepas
mengefektifkan tugas-tugasnya,” AKD yang didalamnya hanya dengan adanya dana otsus selama
pesan Dasco. terdiri 1 orang untuk tiap fraksi, 11 tahun terakhir yang besarannya
Sebagaimana diketahui, Badan karenaya anggota BAKN ini hanya sudah mencapai Rp 81 triliun. Dari
Akuntabilitas Keuangan Negara berjumlah 9, sesuai dengan dana otsus tersebut, 51 persennya
sebagai alat kelengkapan dewan jumlah fraksi yang ada. Adapun menjadi sumber dana untuk
yang bersifat tetap, dalam susunan keanggotaannya adalah menggerakkan pembangunan dan
hal pengawasan penggunaan Hendrawan Supratikno (F-PDI juga perekonomian di Aceh.
keuangan negara berfungsi untuk Perjuangan), Sarmuji (F-Golkar), Selain itu, pada saat kunjungan
melakukan telaahan terhadap Bambang Haryadi (F-Gerindra), ke D.I Yogyakarta, Ketua BAKN
laporan hasil pemeriksaan BPK RI. dan Sugeng Suparwoto Marwan Cik Asan memastikan
Oleh karena itu, diharapkan (F-Nasdem). dana Otonomi Khusus berjalan
keberadaan BAKN akan Selanjutnya Bachrudin Nasori secara efektif dan efisien dalam
berkontribusi positif dalam (F-PKB), Marwan Cik Asan meningkatkan kesejahteraan
pelaksaanaan transparansi (F-Demokrat), Ahmad Syaikhu, masyarakat DIY. Adapun yang
dan akuntabilitas penggunaan (F-PKS) Ahmad Najib Qodratullah menjadi apresiasi sekaligus
keuangan negara serta menjaga (F-PAN) dan Amir Uskara (F-PPP). evaluasi BAKN terhadap efektivitas
kredibilitas atau kepercayaan publik dana keistimewaan ini adalah
dan masyarakat terhadap DPR RI LANGSUNG BEKERJA tingginya Indeks Pembangunan
khususnya dalam melaksanakan Usai ditetapkan komposisi Manusia (IPM) di DIY, namun di
fungsi pengawasan dewan. keanggotaannya, BAKN saat yang sama besaran gini ratio
“Dalam rangka melaksanakan langsung melakukan kerja-kerja atau ketimpangan juga tergolong
fungsi dan tugas serta wewenang pengawasan terhadap pengelolaan tinggi. l hs/es
TH. 2019 EDISI 180 PARLEMENTARIA 57
