Page 69 - MAJALAH 163

KUNJUNGAN KERJA

layanan perawatan di rumah sakit,”
ungkap Syamsul.
Pasalnya, lanjut Syamsul, menurut
ketentuan, peserta BPJS Kesehatan
mendapatkan pelayanan di RS tidak
boleh dipungut biaya apapun, apalagi
menebus obat. Kenapa? Karena pihak
RS dengan BPJS Kesehatan sudah
menandatangani kontrak kerja sama.
Sehingga semua tindakan medis sesuai
dengan petunjuk atau rekomendasi
dari dokter itu harus dilayani oleh RS
termasuk obat-obatan.
“Tapi tadi ada pasien yang mengaku
membayar atau membeli obat di luar. FOTO : AYU/IW
Obat itu dikeluarkan berdasarkan resep
dokter. Memang alasannya obat yg Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri berdialog dengan salah satu pasien di RSUD
dimaksud tidak ada di RS alias harus Lakipadada, Tanah Toraja
beli di luar. Kalau itu terjadi, seharusnya
RS yang membelikannya ke luar, bukan peningkatan anggaran untuk rumah Pasalnya berdasarkan laporan,
pasien sendiri yang membelinya,” jelas sakit tersebut, khususnya untuk renovasi belum semua karyawan di PT. Berau
politisi dari Fraksi Partai Golkar ini. dan perbaikan fasilitasnya,” papar politisi Coal Industri menjadi peserta BPJS
Anggota Komisi IX DPR RI Andi Partai Golkar itu. baik ketenagakerjaan maupun
Fauzia Pujiwatie menilai perlu perhatian kesehatan. Sementara, Berkaitan
lebih dari pemerintah ke RUSD Komisi IX Soroti dengan upah pekerja, pihaknya
Lakipadada. Mengingat RS tersebut Ketenagakerjaan PT. Berau menemukan sejauh ini belum ada
direncanakan sebagai rumah sakit Coal Industri keluhan yang berarti dari para serikat
wisata. Dimana Tana Toraja merupakan Selain kesehatan, Tim Kunker pekerja yang ada di PT. Berau Coal
daerah wisata yang cukup banyak Komisi IX DPR RI di Provinsi Kalimatan Industri.
dikunjungi turis mancanegara. Sehingga, Timur menyoroti soal ketenagakerjaan. “Dari sisi upah, nanti dari pihak-
sudah selayaknya fasilitas dan Anggota Komisi IX DPR RI Adang pihak terkait, baik pemerintah provinsi
pelayanannya berstandar internasional. Sudrajat yang memimpin Tim Kunker maupun pemerintah kabupaten agar
“Kalau saya malah berharap Komisi IX DPR RI meninjau PT. Berau ditindaklanjuti, supaya perlindungan
agar apa yang sudah ada diperbaiki Coal Industri di Kabupaten Berau, pada tenaga kerja sesuai dengan
atau ditingkatkan saja, sehingga Kaltim. Dalam pertemuan yang diisi amanat undang-undang,” tandas
anggaran yang dibutuhkan juga dengan dialog bersama dengan politisi PKS itu.
bertahap dan tidak sebesar itu. Dengan pihak manajemen perusahaan, dia Anggota Komisi IX DPR RI
kata lain, jangan terlalu diawang- menanyakan soal kepesertaan BPJS, Ketut Sustiawan menilai, persoalan
awang harapannya. Yang terpenting baik Ketenagakerjaan atau Kesehatan. pekerja dan hubungan kerja dari segi
pengupahan di PT. Berau Coal sudah
berjalan sesuai dengan peraturan.
Bahkan menurutnya, perusahaan yang
terletak di Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur itu memberikan
upah di atas Upah Minimum Sektor
Kabupaten/Kota (UMSK).
“Kalau kita lihat UMSK di sini
adalah Rp3,035 juta. Bahkan PT Berau
sendiri sudah memberikan upah
Rp3,5 juta. Kita juga mengapresiasi 52
persen tenaga kerja lokal terserap,
tapi yang paling penting adalah
bagaimana peningkatan sumber
daya manusia dari pekerja lokal.
FOTO : EKO/IW intervensi dari pemerintah dalam
Karena itu dibutuhkan dengan adanya
meningkatkan SDM dari masyarakat

Tim Kunker Komisi IX DPR RI foto bersama dengan para serikat pekerja PT. Berau Coal Industri lokal,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
AFR,AYU,EKO/SF

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 69