Page 72 - MAJALAH 163

KUNJUNGAN KERJA

Komisi XI DPR Pantau

Penerimaan Pajak, Inflasi dan

Perekonomian di Tiga Daerah

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI pada awal Agustus lalu melakukan tugas
dan fungsi pengawasan ke tiga daerah antara lain Banten, Bali dan Palembang.
Beberapa persoalan yang menjadi fokus pengawasan adalah penerimaan pajak, inflasi
serta laju pertumbuhan perekonomian daerah.

akil Ketua seharusnya mampu meningkatkan Wajib Pajak (WP) pengampunan pajak
Komisi XI DPR RI penerimaan pajak di Provinsi Banten berada di pusat, walaupun punya pabrik
Marwan Cik Asan secara signifikan. Namun hasil laporan di Banten.
saat memimpin yang dipaparkan Kanwil DJP Banten “Sementara untuk program
Wpertemuan antara masih belum cukup menggembirakan. ekstensifikasi juga menjadi program
Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan Tentu hal ini harus ditelusuri apa yang prioritas Kanwil DJP Banten dalam
Kementerian Keuangan Kanwil Provinsi menjadi kendala di lapangan. menambah jumlah WP dan menjaring
Banten, BPK, BPKP, Kanwil DJP Banten, Legislator dapil Lampung II ini juga wajib pajak baru,” imbuh Catur Rini.
dan jajarannya di Kota Serang, Banten menegaskan bahwa kedatangan Komisi Sementara itu, Anggota Komisi
mendorong jajaran Kementerian XI DPR RI ke Provinsi Banten juga dalam XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa
Keuangan, khususnya Direktorat rangka ingin mengetahui gambaran meyakini kebijakan pemekaran
Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Provinsi pelaksanaan tugas instansi-instansi wilayah di masa lalu bertujuan untuk
Banten meningkatkan penerimaan pemerintah pusat yang ada di daerah mendongkrak pertumbuhan dan
pajak untuk membantu pemasukan serta permasalahan-permasalahan yang pemerataan ekonomi di daerah. Provinsi
negara, sehingga bisa mengurangi dihadapi. Banten hasil pemekaran dari Provinsi
ketergantungan utang luar negeri dalam Kepala Kanwil DJP Banten Catur Rini Jawa Barat memiliki potensi sumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Widosari pada kesempatan tersebut daya alam cukup melimpah, pusat
Negara (APBN). mengatakan program pengampunan industri bahan baku kimia juga pabrik-
Politisi Partai Demokrat ini berharap pajak untuk wilayah Provinsi Banten pabrik dengan serapan tenaga kerja
adanya program pengampunan pajak hanya mampu menambah 2-5 persen cukup tinggi.
(tax amnesty) dari pemerintah pusat, penerimaan pajak, karena kebanyakan “Jika perputaran uang secara riil
terjadi di daerah dan tidak menumpuk
di pusat seperti saat ini, maka ini akan
berpotensi menciptakan pertumbuhan
ekonomi daerah dan terciptanya
lapangan pekerjaan yang lebih luas,”
imbuh Agun.
Legislator dapil Jawa Barat X ini
juga mendorong Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
terus membuat program yang lebih
aplikatif dan mudah diterapkan di
desa. Banyaknya aturan-aturan dari
pusat yang tujuan awalnya mengawal
penggunaan Dana Desa pada sisi lain
justru membuat para kepala desa
FOTO : OJI/IW khawatir dan enggan menggunakan
Dana Desa.
Tim Kunker Komisi XI DPR RI usai rapat dengan Kanwil Kemenkeu, BPK, BPKP, dan Kanwil DJP “Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Provinsi Banten harus dijelaskan secara gamblang

72 PARLEMENTARIA 163 XLVIII 2018