Page 67 - MAJALAH 151
P. 67

Hasrul Serap Aspirasi                                 Wardatul Asriah,

              Dari Masalah Penegak                                 Salurkan Program


              Hukum Sampai Gaji Guru                                   BSPS dan Pisew


                     i setiap masa resesnya, anggota Komisi III DPR RI Hasrul
                     Azwar Harahap selalu menyempatkan diri mengunjungi   ertemu dengan masyarakat terlebih lagi konsituen di
                                                                    daerah pemilihannya (Dapil) bagi Wardhatul Asriah bukan
              Dmasyarakat yang notabene menjadi konstituennya di  Bsesuatu hal yang asing. Hal itu dilakukannya tidak terbatas
              daerah pemilihannya Sumatera Utara I.            pada masa reses. Jika masyarakat membutuhkannya, ia pun
                                                               akan segera menemui konsituennya. Bahkan tidak jarang tanpa
                 Di Dapilnya yang meliputi Kota Medan, Deli Serdang, Serdang   diminta pun ia melihat langsung masyarakat yang diwakilinya.
              Bedagai, Kota Tebing ini, ia mengunjungi beberapa tempat.   Khusus di masa reses, sederatan agenda sudah disusunnya
              Diantaranya Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan.  Berbagai aspirasi   dengan sangat baik. Diantaranya aspirasi yang ditampung terkait
                                                               program BSPS (Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya) dari
              diterimanya dari sekolah ini. Salah satunya terkait gaji, tunjangan   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
              dan sertifikasi guru. Pada kesempatan itu Hasrul juga memberikan   Untuk Tahun 2017 ini, wanita yang kerap disapa dengan
              sejumlah dana untuk  membantu proses renovasi pembangunan   nama Indah ini mengusulkan lebih dari 320 rumah khusus
                                                               untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi. Namun baru 320 rumah
              sekolah tersebut.                                bantuan program BSPS yang dikucurkan untuk Kabupaten
                 Di hari keduanya, Hasrul mengunjungi yayasan sekolah Islam   Bekasi. Direncanakan pada tahun 2018 mendatang, Indah
              terpadu Khairul Imam. Pada kesempatan itu juga hadir Kepala   mengusulkan 500 titik  di Karawang yang harus mendapat
                                                               bantuan program BSPS dari pemerintah.
              BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sumatera Utara. Di   Tidak hanya itu, pada kesempatan itu, Indah juga
              sini Hasrul ikut mensosialisasikan bahaya narkoba. Dialog dengan   menampung aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat di
              para siswa dan masyarakatpun berjalan cukup santai, namun tetap   dapilnya, salah satunya terkait infrastruktur khususnya jalan
                                                               utama yang kondisinya cukup memprihatinkan. Ia berjanji akan
              tidak mengurangi visi dan misi yang ingin disampaikan. Salah satunya   menyalurkan aspirasi tersebut kepada Kementerian PU dan
              terkait cara pencegahan dan penanggulangan bahaya Narkoba.   Perumahan Rakyat yang notabene menjadi  mitra  kerjanya  di
                 Tidak hanya itu. dalam resesnya tersebut Hasrul juga   Komisi V DPR RI.
                                                                  Namun, pada kesempatan itu, ia juga membawa program
              mengunjungi beberapa wilayah dan bertemu dengan beberapa ulama   Pisew dari mitra kerjanya tersebut. PISEW atau pengembangan
              dan tokoh adat setempat. Mengingat saat ini Politisi dari Fraksi PPP   infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah merupakan program
              ini bertugas di Komisi III yang bermitra dengan Kemekumham,   Kemen PU PERA  yang dikhususkan untuk mengembangkan
                                                               infrastruktur sosial dan ekonomi. Saat itu Indah membawa angin
              Polri, KPK, BNN dan Kejakgung, maka dalam masa resesnya   segar bagi masyarakat dapilnya. Pasalnya proposal yang diajukan
              itu ia juga kerap mendapat masukan dari mitra kerjanya tersebut.   untuk program PISEW Di dapilnya yakni di Kabupaten Bekasi
                                                               dan Karawang telah diterima pemerintah, ditandai dengan
              Diantaranya permintaan agar kebijakan moratorium ASN atau PNS   turunnya SK (surat keputusan) Menteri. Sehingga kemungkinan
              di lingkungan Kemenkumham dapat ditinjau lagi. Pasalnya banyak   besar pelaksanaannya tidak akan lama lagi.
                                                                  Didalam masa reses, Indah juga berusaha untuk terus dekat
              lapas dan kantor imigrasi yang kekurangan pegawai.  dengan masyarakat khususnya sesame perempuan yang selama
                 Pada kesempatan itu Hasrul mendapat masukan terkait kinerja   ini telah mendukungnya. Ia mengunjungi kegiatan ibu-ibu PKK
              Kejati Sumut yang belum memuaskan. Pasalnya, penanganan   di salah satu daerah di Kabupaten Bekasi. Kebetulan ketika itu
              masalah dan kasus terbentuk pada minimnya sarana dan prasaran   tengah digelar lomba memasak dalam rangka hari Kartini. Ia ikut
                                                               menjadi juri lomba memasak yang diselenggarakan oleh ibu-ibu
              yang ada di lingkungan Kajati Sumut. Seperti area kantor yang masih
              kurang memadai. Mereka berharap agar dilakukan perluasan Kantor   PKK.  n(Ayu)

              Kejaksaan di Sumatera Utara. n(ayu)







                                                                                                               foto : dok.pri/iw


              Anggota Komisi III DPR Hasrul Azwar menyerap aspirasi  masyarakat   Anggota  Komisi  V DPR  Wardatul Asriah saat  mensosialisasikan  Program
              di Provinsi Sumut.                              BSPS dari Kementerian PU

                                                                                Edisi : 151 TH. XLVII 2017 n PARLEMENTARIA  |  67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72