Page 76 - MAJALAH 136
P. 76

PARLEMEN DUNIA



            Perempuan Dalam Politik Rwanda    persen posisi pada lembaga-lembaga   Dampak dari Representasi Perempuan
               Secara demografis, perempuan   pembentuk kebijakan”              di Parlemen
            di Rwanda tetap menjadi mayoritas,   Pada Pemilu 2003, perempuan       Sampai saat ini memang belum ada
            lebih dari 50% total populasi. Dengan   Rwanda tidak hanya mendapatkan   studi yang secara persis mengukur
            demikian, kontribusi perempuan secara   30% keterwakilan perempuan di   dampak jumlah anggota perempuan
            ekonomi pun lebih signifikan dibanding   Parlemen, tetapi bergerak melebihi   di parlemen dengan ting kat
            penduduk laki-laki. Komposisi tersebut   angka tersebut hingga 48,8%, hampir   kesejahteraan masyarakat Rwanda.
            tidak lantas menjadi pembenaran untuk   mencapai separuh dari total kursi dari   Namun dalam konteks tersebut, para
            peningkatan keterwakilan perempuan   Parlemen. Jumlah tersebut menjadikan   scholars  berpendapat bahwa ada
            di Rwanda. Pada tahun 2003, sembilan   Rwanda sebagai negara dengan   manfaat jumlah representasi yang
            tahun setelah peristiwa genosida,   persentase keterwakilan perempuan   besar dapat dilihat dari dua aspek
            Rwanda membentuk konstitusi baru.   tertinggi di dunia, melewati negara-  yakni sebagai politik simbolis dan
            Dalam konstitusi tersebut dijelaskan   negara Skandinavia seperti Norwegia,   politik substantive.
            bahwa, keterwakilan perempuan adalah   dan Swedia. Selain dari faktor Konstitusi   Secara formal Rwanda telah
            prinsip dasar dan komitmen negara.   2003, sistem pemilu yang dipakai oleh   berhasil menempatkan perempuan-
            Powley (2007) menjelaskan dengan   Rwanda turut mempengaruhi jumlah   perempuan mereka pada sektor publik
            mengutip Konstitusi 2003 sebagai:  keterwakilan perempuan di Parlemen.   yang selama ini didominasi oleh kaum
                “Rwanda adalah negara berdasar   Rwanda menggunakan sistem pemilu   laki-laki, seperti tujuh dari 14 hakim
            hukum, dengan pemerintahan demo-  proporsional, dengan mekanisme    di Mahkamah Agung Rwanda adalah
            kratis yang pluralis, persamaan antara   triple-ballot, satu surat suara untuk   perempuan, selain itu persebaran
            warga negara Rwanda laki-laki dan   calon gabungan, satu untuk calon   perempuan di sektor publik juga
            perempuan adalah dengan memastikan   khusus perempuan, dan satu untuk   merata mulai dari level pemerintahan
            bahwa perempuan mendapatkan       perwakilan pemuda dan kelompok    terkecil, kabupaten/kota sampai pada
            jaminan setidaknya tiga puluh     disabilitas (Powley, 2007).       level provinsi, bahkan perempuan juga




































                                                                                                                 foto: isurape.com







            Anggota Parlemen Rwanda saat mengikuti rapat


           76     l  PARLEMENTARIA  z  EDISI 136 TH. XLVI - 2016
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80