Page 77 - MAJALAH 136

foto: newtimes.co.rw

Anggota Parlemen Rwanda yang mayoritas perempuan tengah melakukan sumpah jabatan

terlibat pada penanganan kriminalitas Pada tahun 2009, parlemen Front)–partai penguasa. Kritik dari
yang selama ini dianggap menjadi mengesahkan undang-undang yang para scholars adalah kuota perempuan
domain laki-laki (Jane: 2016). pro pada ibu-ibu menyusui yang di Parlemen hanya diisi oleh orang-
Secara substantif, dampak repre- bekerja pada sektor industri, kenaikan orang yang mau mewujudkan
sen tasi perempuan di Parlemen upah untuk pekerja yang melahirkan agenda RPF, inilah yang menjadi
Rwan da juga menunjukkan hasil yang (maternity pay), perempuan yang cuti tantangan kedepan bahwa anggota
cukup lumayan, mengutip studi yang hamil mendapatkan gaji penuh selama parlemen perempuan dituntut
dilakukan oleh Sarah Jane Cooper- 12 minggu, pada tahun 2012, Parlemen untuk mewujudkan demokrasi yang
Knock pada 2016 seorang akademisi membuat aturan legalisasi aborsi bagi substantive.
dari Universitas Edinburgh mengatakan korban pelecehan seksual. Meskipun Bagaimanapun proses politik yang
bahwa Parlemen Rwanda telah berhasil demikian bukan berarti tidak ada terjadi di dalam parlemen, jumlah
mengikis budaya patriarki di legislative, permasalahan-permasalahan dalam signifikan perempuan di Parlemen dan
sehingga isu-isu tentang kebijakan parlemen Rwanda, kesenjangan sektor publik lainnya telah mengambil
kesejahteraan perempuan dan anak bisa representasi masih terjadi antara peranan penting dalam membantu
diperdebatkan secara bebas di Parlemen, perempuan anggota parlemen dengan perempuan Rwanda untuk bertahan
tidak ada lagi pe-nomordua-an perempuan yang sangat membutuhkan hidup, berkembang dan melangkah
perempuan dan anak. Parlemen Rwanda (women in greatest need), dalam maju. Kebebasan, kesetaraan dan
juga memegang peranan penting dalam kata lain, representasi perempuan otonomi perempuan dijamin oleh
pemberantasan kekerasan berbasis belum bisa merata, masih didominasi konstitusi, perlindungan terhadap
gender, data yang ada bahwa empat dari oleh daerah/suku tertentu. Bagi perempuan dan anak diatur dalam
sepuluh perempuan Rwanda mengalami perempuan yang berseberangan undang-undang, yang paling penting
kekerasan sebelum usia 15 tahun. dengan partai penguasa menjadi lebih pada tahun 2003 perempuan Rwanda
Melalui beberapa kebijakan yang ketat berat dalam perjuangan politiknya mendapatkan hak waris dan hak
atas inisiatif parlemen, angka tersebut karena sistem politik yang masih kepemilikan atas tanah dan properti
bisa ditekan. dikuasai oleh RFP, (Rwanda Patriotic (meskipun masih dibatasi). „

PARLEMENTARIA z EDISI 136 TH. XLVI - 2016 l 77