Page 4 - MAJALAH 80
P. 4
DAFTAR ISI Parlementaria Edisi 80 Tahun XLI 2010
DAFTAR ISI
ASPIRASI
Catatan Akhir 2010 dan
Harapan Baru 2011 ................... 5
LAPORAN UTAMA
TKI Indonesia ........................... 1
SUMBANG SARAN
Perlindungan TKI Diluar Negeri .....................
PENGAWASAN
Pembatasan BBM Bersubsidi
Ditunda Hingga Akhir Maret 2011 ..................... 7
Formulasi Baru UN Solusi Keadilan
Bagi Siswa/i ........................................
ANGGARAN
Bangun Ideologi Anggaran
Laporan Utama berbasis Kerakyatan ........................................ 8
12 | Pemerintah Tidak Serius Lindungi TKI LEGISLASI
Kasus penganiayaan Sumiyati, TKI asal Dompu, Perjalanan Panjang RUU Mata Uang ................
Nusa Tenggara Barat dan dibunuhnya Kikim
Komalasari, TKI asal Cianjur, Jawa Barat, PROFIL
itu hanyalah dua dari ribuan kasus TKI yang Ganjar Pranowo ............................................... 6
terekspos media. Kemungkinan masih banyak
Sumiyati-sumiyati lain yang dianiaya KUNJUNGAN KERJA
bahkan dibunuh, namun tidak terekspos dan Makasar, Mataram (NTB), Kepri, Jawa Tengah,
Lampung, Jogjakarta & Kalteng ........................
TKI tersebut tidak berdaya menanggung segala 50
penderitaannya. SOROTAN
Janji Tuntaskan Kisruh IPO .............................. 66
Pengawasan
27 | Pembatasan BBM Bersubsidi LIPUTAN KHUSUS
Ditunda Hingga Akhir Maret 2011 Kemenakertrans Terus Benahi Pelayanan 68
Penempartan Dan Perlindungan TKI ................
PERNIK
KOPRI DPR Diharap Tingkatkan
Kesehjahteraan Pegawai ................................. 7
POJOK PARLE
Bali Yang Jawa ................................................ 76
Legislasi
42 | Perjalanan Panjang
RUU Mata Uang
Dengan semangat Baru,
Pemerintah bersama
dengan jajaran kementerian
Pembatasan BBM bersubsidi Kabinet Indonesia Bersatu
yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR jilid II, berniat membahas
ditanggapi Pro Kontra bersama RUU tersebut.
oleh mayoritas anggota Komisi VI DPR. Bahkan pemerintah pada
Sebagian menganggap program pemerintah jawabannya, yang diwakili
masih prematur, artinya harus dikaji ulang oleh Menteri Keuangan
dan sosialisasi yang memadai. Agus Martowardojo bertekad
Sementara yang lainnya menyetujui ingin menjadikan BI menjadi otoritas moneter
pembatasan tersebut agar tepat sasaran. yang independen.
PARLEMENTARIA Edisi 80 TH. XLI, 2010
