Page 72 - MAJALAH 80

LIPUTAN KHUSUS

dibayar, perampasan dokumen), persyaratan ini tidak secara te- dalamnya PPTKIS dan konsorsium
yang bersangkutan dapat men- gas menyebutkan minimal pen- asuransi.
ghubungi KBRI atau pihak-pihak didikan calon TKI. Tanggapan Secara umum tugas peme-
terkait lainnya sehingga informasi Bapak rintah di bidang ketenagakerjaan
dapat diketahui dengan cepat. Berdasarkan pasal 35 Undang- memang bertanggung jawab dari
Dengan demikian KBRI dapat Undang Nomor 39 tahun 2004 bah- mulai pre employment, during em-
memberikan pertolongan dengan wa salah satu persyaratan calon ployment dan post employment.
maksimal. Upaya mempermudah Tenaga Kerja Indonesia adalah Terkait dengan hal tersebut dalam
akses komunikasi bagi TKI selama berpendidikan sekurang-kurang- proses penempatan TKI ke luar
bekerja di luar negeri saat ini te-- nya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat negeri, pemerintah mempunyai ke-
ngah diusulkan untuk dimasukkan Pertama (SLTP), namun berdasar- wajiban dan tanggung jawab yang
ke dalam kontrak kerja. kan Putusan Mahkamah Konstitusi dominan dalam menyiapkan calon
RI Nomor 019-020/PUU-III/2005 TKI dari proses penyuluhan, perek-
Menurut Bapak bagaima- bahwa persyaratan lulus Sekolah rutan dan seleksi sehingga meng-
na peranan BNP2TKI, apakah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hasilkan CTKI yang siap secara men-
badan tersebut sudah bekerja tidak mempunyai kekuatan hukum tal, fisik, dan kemampuan. Saat ini
dengan maksimal? Bagaimana mengikat. Mengacu pada hal terse- pelaksanaan penempatan dan per-
juga BNP2TKI menghadapi kasus but, maka persyaratan pendidikan lindungan, sekali lagi, dikoordinasi-
tersebut minimal menjadi tidak diwajibkan. kan sepenuhnya oleh BNP2TKI.
Tahun lalu semua meributkan Namun amanat Undang-Un-
dualisme pelaksanaan penempa- dang Nomor 39 Tahun 2004 kemu- Dewan mengusulkan mora-
tan dan perlindungan TKI di luar dian dijabarkan melalui Peraturan torium pengiriman TKI khusus
negeri antara Kemenakertrans dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmi- PLRT ke Saudi Arabia. Bagaima-
BNP2TKI. Oktober lalu saya sudah grasi Nomor: PER.23/MEN/IX/2009 na Bapak menanggapi hal ini
mengakhirinya dengan memberi- tentang Pendidikan dan Pelatihan Secara prinsip moratorium
kan apa yang sudah seharusnya Kerja bagi CTKI di luar negeri. bah- menjadi salah satu pilihan langkah
menjadi kewenangan BNP2TKI wa setiap CTKI yang akan bekerja pemerintah. Namun pelaksanaan
berdasarkan Undang-Undang 39 di luar negeri harus memenuhi moratorium perlu disikapi dengan
Tahun 2004 tentang Penempatan standar kualifikasi dan kompetensi arif dan bijaksana.
dan Perlindungan Tenaga Kerja yang dipersyaratkan. Saat ini kami sedang mengkaji
Indonesia di Luar Negeri. Tugas Sebagai aksi nyatanya peme- secara cermat terhadap sisi positif/
Menakertrans lebih menekankan rintah mewajibkan pelatihan 200 manfaat dan negatif/kerugian atas
pada kebijakan dasar dan prinsip jam bagi TKI yang belum pernah kebijakan moratorium tersebut.
pelaksanaan yang baik dan melin- bekerja di luar negeri dan pelati- Keputusan moratorium yang akan
dungi, sementara Kepala BNP2TKI han 100 jam bagi TKI yang sudah diambil diharapkan tidak memicu
adalah melaksanakannya untuk pernah bekerja di luar negeri. Mod- penempatan TKI secara non pro-
mewujudkan perlindungan yang el pelatihan ini dibutuhkan untuk cedural ke Saudi Arabia yang pada
menyeluruh pada TKI. Jadi, seluruh meningkatkan keterampilan kerja, akhirnya akan berdampak terhadap
pelaksanaan perlindungan saat ini penguasaan bahasa asing, dan ke- munculnya masalah-masalah baru.
berada di tangan BNP2TKI sebagai siapan mental sehingga TKI benar- Sampai saat ini pengkajian
pelaksana amanat UU. benar siap bekerja di luar negeri. ulang penempatan TKI Informal
Jangan berangkat sebelum siap! ini masih dilakukan dengan serius
Salah satu yang menjadi sebelum pemerintah memutuskan
masalah dari TKW kita adalah Bagaimana jika peran PPT- perlu-tidaknya dilakukan morato-
minimnya pendidikan dan pelati- KIS dipersempit hanya pada pe- rium penempatan TKI informal ke
han yang diberikan. Bagaimana rekrutan saja, untuk pelatihan Arab Saudi. Pengkajian ulang pen-
Bapak menanggapi hal ini? Per- dan perlindungan sepenuhnya empatan TKI informal di Arab Saudi
aturan Menteri Nomor 14 Tahun menjadi tanggung jawab Pemer- dilakukan dengan tahapan inves-
2010 beberapa pasalnya harus intah tigasi, analisa serta menghitung
dilakukan revisi, seperti Pasal 8, Sebenarnya tanggung ja- perbandingan antara manfaat dan
ayat 2 huruf e menyebutkan me- wab pelayanan penempatan dan kerugiannya.
miliki kualifikasi/syarat pendi- perlindungan TKI merupakan ke- Selama tahapan pengkajian
dikan yang dipersyaratkan oleh wajiban semua pemangku kepen- ulang, pemerintah Indonesia akan
pengguna. Dewan mengatakan tingan (stake holder), termasuk di- melakukan pengetatan dan pem-

7

7 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 7
ARIA |
TH. XLI, 2010 |
|
7 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
P

Edisi 80
ARLEMENT