Page 73 - MAJALAH 80

batasan, dalam arti positif, terha- tujuan PAP adalah memotivasi, kan pertemuan yang melibatkan
dap penempatan TKI informal di merangsang gairah kerja dan me- tidak saja instansi terkait, namun
luar negeri khusus di Arab Saudi. ngenal kondisi negara penempa- juga civil society untuk membahas
Pengetatan dan pembatasan pe- tan. Oleh karena itu waktu yang sustansi konvensi PBB 1990 terkait
nempatan TKI di luar negeri akan diberikan untuk PAP sudah maksi- dengan peraturan perundang-un-
dilakukan dengan membenahi mal, karena Calon TKI sebelum PAP dangan nasional dari berbagai sek-
proses keberangkatan termasuk sudah mengikuti pelatihan-pelati- tor.
diantaranya pemeriksaan keleng- han selama 200 jam. Hasil dari pertemuan dengan
kapan dokumen dan kesiapan men- Instansi terkait yaitu:
tal dan fisik para calon TKI yang Dewan mengusulkan untuk 1. Indonesia belum waktunya
diperketat. Sebelum berangkat, merevisi Undang-Undang Nomor meratifikasi konvensi PBB tahun
para calon TKI harus benar-benar 39 Tahun 2004 tentang Penem- 1990 karena harus disesuaikan
siap untuk bekerja di luar negeri, patan dan Perlindungan Tenaga dengan kondisi obyektif negara
memahami hak dan kewajibannya Kerja Indonesia di Luar Negeri. Indonesia yaitu aspek yuridis, eko-
serta memahami aspek perlindu- Apakah pemerintah sepakat den- nomi, sosial, budaya, politik, dan
ngan terhadap diri sendiri. gan usul tersebut? Jika setuju keamanan
Selain itu, kita pun harus me- alasannya apa, jika tidak solusi 2. Berdasarkan tinjauan yuri-
ningkatkan kerja sama dan koor- yang ditawarkan apa dis ketentuan konvensi PBB 1990
dinasi dengan pihak-pihak terkait Pada prinsipnya pemerintah belum ada keselarasan dengan hu-
di dalam negeri sebagai persiapan mendukung segala upaya yang di- kum nasional di bidang pendidikan,
awal bila suatu saat nanti harus lakukan dalam rangka peningkatan kesehatan, perumahan, adminis-
ada kebijakan moratorium. Hal ini penempatan dan perlindungan TKI trasi kependudukan, keimigrasian,
untuk mengantisipasi adanya pe- ke luar negeri. keuangan/perpajakan dan ketena-
ngiriman TKI illegal dan non proce- Oleh karena itu, inisiatif DPR gakerjaan. Disamping memperha-
dural ke Arab Saudi. untuk memperbaiki/menyempur- tikan aspek keuangan negara yang
Disamping itu, langkah mora- nakan mekanisme penempatan harus dikeluarkan antara lain un-
torium perlu didukung tidak hanya dan perlindungan TKI ke luar neg- tuk memberikan tunjangan peng-
instansi terkait di dalam negeri, eri melalui amandemen Undang- angguran apabila pekerja migran
tetapi juga oleh Pemerintah Saudi Undang Nomor 39 Tahun 2004 sa- mengalami pemutusan hubungan
Arabia karena apabila tidak, dikha- ngat kami hargai. kerja.
watirkan penempatan TKI secara Perlindungan tenaga kerja se-
non prosedural dapat meningkat Adakah rencana Pemerintah bagaimana ditekankan oleh kon-
jumlahnya. Namun sampai saat ini, untuk meratifikasi Konvensi PBB vensi PBB 1990 telah tercantum
keputusan mengenai moratorium Tahun 1990 tentang Perlindun- secara komprehensif dalam pe-
masih dalam tahapan kaji ulang gan Hak Buruh Migran dan kelu- raturan perundangan ketenaga-
dan penempatan TKI ke Arab Saudi arganya yang merupakan acuan kerjaan dan konvensi-konvensi
masih tetap berjalan normal. berbagai produk legalisasi di bi- ILO. Buruh migran yang bekerja di
dang ketenagakerjaan Indonesia pada umunya diikat oleh
Peraturan Menteri Nomor Pemerintah dalam hai ini Ke- kontrak kerja yang syarat-syarat
14 Tahun 2010 pada Pasal 34 menakertrans selalu mendukung kerjanya diatas standar undang-un-
mengenai Pembekalan Akhir upaya-upaya yang dilakukan untuk dang ketenagakerjaan.
Pemberangkatan (PAP) selam- meningkatkan/memperbaiki pe- Namun demikian, berdasarkan
bat-lambatnya dua hari sebelum nempatan dan perlindungan TKI. perkembangan dan pengkajian
berangkat ke luar negeri. Waktu Terkait dengan adanya rencana yang kami lakukan beberapa waktu
ini dirasa terlalu singkat bagi ratifikasi konvensi PBB HAM Tahun terakhir ini dan untuk memperluat
TKI untuk dapat menyerap ma- 2010-2014. Namun demikian, perlu posisi TKI kita ada baiknya dilaku-
teri pembekalan yang diterima. kami jelaskan bahwa ratifikasi kon- kan pengkajian ulang untuk ratifi-
Bagaimana Bapak menanggapi vensi PBB tahun 1990 tentang Per- kasi konvensi PBB tersebut. Secara
hal ini lindungan Hak Buruh Migran dan prinsip Kemenakertrans setuju un-
Pembekalan Akhir Pemberang- Keluarganya melibatkan banyak in- tuk melakukan ratifikasi dan siap
katan (PAP) selama 2 (dua) hari stansi terkait, tidak hanya Kemena- untuk menjadi fasilitator untuk
merupakan waktu untuk orien- kertrans. berkomunikasi dengan kement-
tasi Calon TKI sebelum berang- Oleh karena itu, Kemenaker- erian lainnya. (tt, sc) doc. kemena-
kat bekerja ke luar negeri, karena trans telah beberapa kali melaku- kertrans.

7

7 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 | 7
7 | PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 || PARLEMENTARIA | Edisi 80 TH. XLI, 2010 |
TH. XLI, 2010 |
ARIA |
|
Edisi 80

ARLEMENT
P