Page 26 - MAJALAH 70
P. 26
PENGAWASAN
Ia menjelaskan kalau dulu investasi kami rendah,” jelasnya seraya
misalnya setoran mikrolet Rp 150 cadang dan produsen kendaraan menambahkan bila bunga kredit 2%
untuk menurunkan harga. Ia
ribu. Pengemudi menyetor Rp 150 menegaskan bahwa penurunan harga atau 2,5% dinilainya masih terlalu
ribu kepada pemilik. Namun tersebut akan sangat dirasakan besar.
demikian, pengemudi berkewajiban manfaatnya bagi pengusaha angkutan Kemudahan yang diberikan
membeli bensin 30 atau 40 liter. umum. “Sekarang yang perlu dibantu pemerintah bagi pengusaha angkutan
“Kalau dulu 30 liter Rp 150 ribu kalau lagi oleh pemerintah kepada kami umum dalam menjalankan usahanya
perliternya Rp 5 ribu. Kalau perliter para pengusaha angkutan, tolong melingkupi banyak hal. Mulai dari
Rp 5500,- jadi Rp 165 ribu. Sekarang masalah kredit angkutan umum, kepemilikan angkutan hingga
dengan Rp 4500/liter berarti menjadi selama ini dari dulu sampai sekarang operasional di jalan.
Rp 135 ribu. Kelebihan ini yang kami selalu dan selalu terkena atau “Jadi saya melihat bahwa ini perlu
dinikmati oleh pengemudi. Setoran kreditnya itu kredit dealer yang adanya dukungan dari pemerintah
kami tidak naikan, itu toleransi bunganya antara 2 sampai 3% dalam bentuk kredit, perpajakan,
daripada pengusaha bahwa berapa perbulan, tinggi sekali,” tegasnya. perizinan yang mudah-murah-jelas-
setoran yang dulu dengan sekarang Aip mengusulkan supaya tidak berbelit-belit, menghilangkan
BBM turun kita tidak naikan,” jelas pemerintah membedakan pajak yang pungli. Jadi itu yang kami minta, tidak
Aip. dalam bentuk uang,” kata Aip.
Untuk dapat
Lindungi Dan
Lindungi Dan mewujudkan
Lindungi Dan
Lindungi Dan
Lindungi Dan
antu Atu Angkngkutanutan
B B B B Banantu Atu Angkngkutanutan keinginan dari
antu Angkutan
an
Umum pengusaha angkutan
Umum
Umum
Umum
Umum
Penurunan harga umum, Ketua Umum
BBM yang diikuti Induk Koperasi Jasa
turunnya tarif Angkutan akan
angkutan umum berusaha berunding
disambut baik seluruh dengan pemerintah
lapisan masyarakat. guna mencari jalan
Namun demikian, keluar. Aip berharap
pengusaha angkutan ada bank khusus yang
umum terus mendesak menangani
pemerintah tetap transportasi di
memperhatikan Indonesia.
kelangsungan usaha “Biarlah kami
mereka. yang mencoba
Harga suku berunding dengan
cadang yang masih tinggi dan dikenakan kepada angkutan umum. pemerintah, mari duduk bersama
“Pajak kendaraan bermotor baik
pungutan liar yang tetap terjadi untuk pajak kendaraan pribadi untuk bagaimana mencarikan jalan,
dijalan, masih menjadi “ganjalan” ataupun kendaraan angkutan umum misalnya kalau pengusaha ini ingin
pengusaha dalam menjalankan pada umumnya tidak dibedakan, PPN berupaya dibidang perumahan ada
usahanya. “Keputusan gubernur terus kena PPNBM dan lain banknya khusus BTN. Kalau
menurunkan Rp 500,- dan lain sebagainya. Pada umumnya angkutan misalnya pengusaha ini ingin bergerak
sebagainya, kami bersedia umum ini tidak mendapatkan dibidang ekspor-impor ada Bank
melaksanakan itu, tapi please bantu semacam free filit di dalam Ekspor-Impor, jadi ada semacam
juga supaya pungli jangan terjadi lagi investasinya,” jelasnya. bank khusus untuk transportasi
atau paling tidak dikurangilah, pak Lebih jauh, Aip berharap sehingga akan mudah.kredit,” katanya.
ogah yang ada diputaran jalan, jual pemerintah dapat memberi subsidi Lebih jauh, Aip meminta
koran paksa, jual tissue paksa dan kepada pengusaha angkutan umum. pemerintah untuk memberi
lain-lain, itu ‘kan biaya-biaya yang Namun demikian, menurutnya kemudahan bagi pengusaha angkutan
menjadi beban awak kendaraan subsidi yang diberikan sebaiknya tidak dalam mendapat izin trayek. “Masalah
angkutan umum,” ujar Aip. berupa uang, namun berupa perizinan angkutan umum itu
Dalam perbincangan dengan dimudahkan, dimurahkan dan
yu/iwan/eka/eka
Parlementaria, Ketua Umum Induk kemudahan. diperjelas,” ujarnya. (baba baba bayu/iwanyu/iwan/eka/eka)
yu/iwan/eka
yu/iwan
“Kami ini ingin minta subsidi dari
Koperasi Jasa Angkutan yang juga pemerintah tapi tidak dalam bentuk
Anggota Dewan Pertimbangan uang, misalnya harga kendaraan Rp
Organda Aip Syarifuddin meminta 100 juta sudahlah jangan dikenakan
pemerintah mendesak produsen suku
pajak lagi dan lain-lain sehingga nilai
26 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70

