Page 46 - MAJALAH 70

PROFIL

air saja. Saya tidak pernah mengharuskan 20 persen anggaran pendidikan, maka Departemen Agama juga menangani
ini-itu. Tidak. Pokoknya saya ga ngoyo. Gubernur dan Bupati telah masalah pendidikan terutama untuk
Tapi yang benar-benar jadi impian saya meningkatkan APBD nya untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah
itu, ingin jadi guru. Itu cita-cita saya dari memenuhi amanat tersebut. Upaya ini Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dan
kecil,” kenang alumni S3 UNJ Program harus selalu digaungkan dan perjuangkan Perguruan Tinggi agama.
Studi Manajemen Pendidikan. agar angka 20 persen APBN bisa Untuk itu, mantan Dosen
Cita-cita Nisa menjadi seorang tercapai. Berkat perjuangan bersama serta Universitas Muhamadiyah Palangkaraya
politikus juga terinspirasi dari tokoh tidak mengenal lelah, akhirnya kondisi ini tetap akan memperjuangkan sekolah-
idolanya ketika ia beranjak remaja dan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah madrasah meski mayoritas (80
masih tinggal bersama orang tuanya di Kalteng seperti kelas dan fasilitas-fasilitas persen) berstatus swasta. “Jadi kita
Solo. Ketika itu, dia masih sekolah di pendukung lainnya sudah jauh lebih mengupayakan supaya Depag mendapat
Solo, dan ada perempuan seorang baik. anggaran lebih tinggi, supaya bisa
mubaliq, aktivis, yang menjadi Anggota Bahkan untuk Program Wajib mengurusi madrasah yang swasta. Tidak
DPR RI. Menurut Nisa, anggota Belajar 9 Tahun yang dicanangkan harus dinegerikan tapi minimal ada
tersebut sangat pintar, sehingga Nisa Pemerintah tuntas tahun 2008 sudah bantuan untuk mereka. Karena jika
mengidolakan tokoh tersebut dan
berkeinginan seperti dia. Untuk itu ia
bertekad ingin menjadi anggota DPR,
tapi tidak harus DPR RI, mungkin
DPRD Provinsi atau DPRD
Kabupaten/Kota.
Setelah resmi menjadi Anggota
DPR, iapun berupaya segera
mewujudkan mimpinya yakni ingin
mencerdaskan masyarakat Kalteng. Yang
pertama kali disoroti adalah
perkembangan pendidikan di
Kalimantan Tengah.
Sesuai latar belakangnya sebagai
dosen dan pendidik, memang visinya
selalu ingin mencerdaskan masyarakat
Kalimantan tengah. Karenanya, ia
berpendapat jika tidak diperjuangkan saat meninjau Ujian Akhir Nasional di Kabupaten Katingan. dok: pribadi
lewat DPR, kemungkinan untuk
mewujudkan itu akan kesulitan. berjalan dengan baik di Kalteng. madrasah mau dinegerikan, terlalu
Duduk di Komisi yang membidangi Meskipun untuk mencapai wajib belajar banyak,” katanya.
pendidikan, sesuai dengan tugas dan pendidikan dasar (wajar dikdas) sembilan
ksesibilitas
ksesibilitas
fungsi sebagai anggota DPR, mantan tahun itu dengan cara SD-SMP satu A A A A Aksesibilitasksesibilitas
ksesibilitas
Dosen Universitas Palangkaraya ini atap. Masih panjang jalan Nisa
berusaha untuk menaikkan anggaran “Karena anak-anak sekarang memperjuangkan pendidikan di
pendidikan, khususnya di Kalimantan diharuskan mengeyam pendidikan wajib daerahnya. Selain memperjuangkan
Tengah. belajar 9 tahun, kita memetakan dimana tempat belajar, sarana dan prasarana,
“Alhamdulillah berkat perjuangan saja yang ada penduduknya untuk dibuat masalah aksesibilitas menjadi pemikiran
saya bersama teman-teman Panitia SD-SMP satu atap. Itu saya perjuangkan serius baginya.
Anggaran lainnya, anggaran pendidikan ketika saya duduk di Komisi X,” Menurutnya, masalah ini juga tak
dari APBN bisa meningkat, begitu juga terangnya kalah penting, mengingat di Kalteng
dari APBD, kita selalu menyarankan Wakil Ketua DPD Alhidayah jarak antara desa satu ke desa yang lain
supaya ditingkatkan baik APBD Tingkat I Kalteng Th.1985-1995 ini sangat jauh, apalagi untuk menjangkau
Provinsi maupun APBD Kabupaten,” sekarang ditunjuk Fraksinya untuk Kecamatan, jaraknya sangat jauh. Karena
katanya bangga. menjadi salah satu pimpinan di Komisi itu, ia bertekad mengupayakan agar di
Perempuan kelahiran Surakarta, 27 VIII. Walaupun bukan lagi di Komisi X setiap kecamatan mempunyai Sekolah
Desember 1958 ini berpendapat, ada yang membidangi pendidikan, namun Menengah Umum (SMU).
beberapa hal yang harus dibenahi dalam niatnya tetap ingin mencerdaskan Walaupun ia menyadari adanya
masalah pendidikan, antara lain sarana masyarakat Kalteng. peraturan yang mengharuskan SMA
dan prasarana. Namun dengan adanya Di Komisi ini Nisa juga dapat atau SMK hanya ada di Kecamatan,
amanat UUD 1945, yang mengharuskan memperjuangkan pendidikan karena namun karena melihat realita dilapangan,

46 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70