Page 42 - MAJALAH 70

LEGISLASI

Yang jelas, kata Ramson, keberadaan Walaupun terjadi krisis keuangan kebijakan yang tumpang tindih dalam
RUU ini penting untuk semua pihak. Jika yang melanda beberapa negara, mudah- proses pengambilan kebijakan dan
Perpu itu sebelumnya ditolak DPR karena mudahan tidak memberikan dampak implementasi kebijakan yang diambil oleh
adanya keberatan terhadap isi pasal 29, yang berat bagi keuangan kita. Tentunya, pemerintah pada masa itu dan
yang memberikan kekebalan hukum kita harus melakukan persiapan sebelum pemerintahan berikutnya.
kepada Menteri Keuangan dan Gubernur terjadinya masalah itu, mengingat krisis Pada prinsipnya, kata Andi, ada dua
Bank Indonesia. yang cukup berat melanda beberapa hal penting mengapa RUU JPSK itu
DPR tidak sependapat dengan pasal negara. diperlukan. Tidak saja hanya didorong
tersebut dan meminta pemerintah RUU itu sendiri dimaksudkan untuk karena situasi krisis yang kita alami, tapi
mengajukan kembali. Kalau memang mengatur mekanisme dan pembagian juga karena sudah diamanatkan oleh UU
pejabat yang berurusan itu ada kesalahan, tugas dan tanggung jawab dalam situasi Bank Indonesia bahwa sampai tahun
dia bisa dituntut di pengadilan, bisa krisis atau gangguan di sektor keuangan. 2008 UU tentang Jaring Pengaman
diproses hukum. “Jadi tidak ada kekebalan Kehadiran jaring pengaman sektor Sektor Keuangan itu harus dibentuk.
hukum yang diberikan kepada pejabat keuangan diharapkan mampu Hanya, tambah Andi, karena bersamaan
tersebut,” kata Ramson. meminimalkan terjadinya dengan situasi krisis yang dihadapi
Menanggapi ekses negatif jika terjadi krisis sekarang ini, maka RUU ini menjadi isu
pemberitaan di media keuangan, terutama pada yang menarik.
massa wacana Pemerintah perbankan. Secara substansial ada empat hal yang
akan membentuk Badan sangat penting dalam draft RUU tentang
angkat Hukt Hukumum
semacam BPPN, Ramson P P P P Perer erer erangkaangkat Hukt Hukumum JPSK ini. Pertama, definisi dari krisis yang
angka
angkat Hukum
mengatakan badan B B B B Belum Memadaielum Memadai akan dihadapi, ke dua, fungsi dari otoritas
elum Memadai
elum Memadai
elum Memadai
semacam ini S ementar a yang melibatkan tiga unsur yaitu Menteri
keberadaannya Anggota Komisi XI Keuangan sebagai pemegang otoritas
dari Fraksi Partai fiskal, Bank Indonesia sebagai pemegang
Keadilan otoritas moneter dan Lembaga legislatif
Sejahtera, sebagai pemegang hak buget. Di luar
ketiga hal itu dimungkinkan unsur di luar
ini terlibat kalau memang dianggap perlu.
“Jadi masalah otoritas ini juga harus clear
diatur di dalam RUU tersebut,” kata Andi.
Point penting ke tiga, mengatur
mekanisme mulai dari proses
Ramson Siagian, anggota Komisi XI DPR RI pengambilan keputusan hingga bentuk-
Fraksi PDIP bentuk akuntabilitasnya di masa datang.
Sedang point ke empat, hubungan antara
belum sangat mendesak, karena kita Andi Rahmat mengatakan, keberadaan lembaga-lembaga negara yang pada
masih punya beberapa lembaga seperti RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan prinsipnya mendepormasi relasi politik
PT Perusahaan Pengelola Aset (PTPPA), (JPSK) memang sangat dibutuhkan, yang terlalu kaku.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). karena perangkat hukum yang kita miliki Hal inilah yang coba diatasi agar
Sampai batasan tertentu sebaiknya sekarang ini masih belum memadai. seluruh fungsi-fungsi dari otoritas ini bisa
mengfungsikan lembaga yang ada, tetapi Andi menegaskan, jika dilihat dari sisi dilaksanakan tanpa mengganggu aturan
kalau sudah sangat berat dampaknya dan kebutuhan, RUU JPSK ini memang perlu yang berlaku, tapi pada saat yang sama
lembaga yang ada sudah tidak dapat segera diselesaikan, mengingat jika terjadi juga ada ruang gerak yang fleksibel bagi
mengatasi, maka diperlukan lembaga lain apa-apa dalam sistem keuangan kita, masing-masing otoritas untuk
sejenis BPPN. perangkat hukum yang sudah ada sangat mengambil kesimpulan.
Namun jika tidak terlalu berat tidak mencukupi. Namun, kata Andi, hal yang
dampaknya, menurut Ramson lembaga Dikatakannya, negara kita sudah terpenting dari semua itu adalah, seberapa
yang ada sekarang masih dapat mengalami pengalaman buruk saat besar masyarakat sebagai orang yang akan
menangani. Sekarang ini terbukti masih dilanda krisis tahun 1997 hingga memikul beban jangka panjang bisa
lancar-lancar saja, bank belum ada yang sekarang. Krisis tersebut masih menagih akuntabilitas dari proses ini
collaps. Seperti kasus Bank Century, menyisakan banyak sekali persoalan- secara keseluruhan.
pemerintah masih bisa menangani persoalan. Andi menambahkan, RUU ini
dengan baik, tanpa ada tindakan extra Salah satu yang menyebabkan hal itu nantinya tidak hanya mengatur sektor
ordinary. “Jadi belum sampai terjadi adalah karena perangkat hukum Perbankan saja, tapi lembaga keuangan
menggunakan fasilitas pembiayaan yang kita miliki pada saat itu memang non bank yang dianggap akan
darurat dari BI,” kata Ramson. tidak memadai, akibatnya banyak menimbulkan dampak yang sistemik juga

42 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70