Page 39 - MAJALAH 70

LEGISLASI

pengawasan KY mesti diperkuat permohonan judicial review UU KY saja dengan menyandera dua UU itu
untuk meminimalisasi kelemahan pada 23 Agustus 2006. Bahkan sendiri yakni RUU KY dan RUU
yang terdapat dalam UU MA. DPR dalam putusannya, MK juga MK.
bersama pemerintah mesti mencari menegaskan diri sebagai lembaga
Sink
rumusan fungsi KY sebab dalam ‘untouchable’ di negeri ini dengan Sinkrronisasi Ronisasi RUUUU
Sink
Sinkronisasi RUU
Sinkronisasi RUU
onisasi R
UU
r
konstitusi dinyatakan KY juga bisa memutuskan bahwa hakim Pengamat Hukum Fajrul Falah
diberikan fungsi lain di luar seleksi konstitusi tidak termasuk sebagai mengatakan, RUU ini harus
hakim agung. Perumusan itu mesti pihak yang diawasi oleh KY. dilakukan sinkronisasi satu dan yang
dilakukan secara cermat untuk Dengan adanya putusan MK lain seperti RUU MK, Komisi
menghindari kemungkinan masalah Nomor 005/PUU-IV/2006 itu, Yudisial dan UU MA. “selain
akibat pembatalan di Mahkamah maka harus dilakukan revisi UU KY. singkronisasi antara ke 3 UU perlu
Konstitusi (MK). Revisi UU ini tidak bisa berjalan ada komitmen dari semua anggota
Nasir juga mengakui, rumusan sendiri, tetapi harus disinkronkan untuk bisa menyelesaikan RUU
pengawasan oleh KY memang dengan revisi UU MA dan UU MK. tersebut pada masa keanggotaan
dilematis. Perumusan bentuk Persoalannya sekarang adalah ketika DPR sekarang ini,”terangnya.
pengawasan tidak mudah dilakukan UU MA sudah disahkan bagaimana Yang utama, terang Fajrul,
menimbang prinsip kekuasaan sinkronisasinya dengan RUU KY adalah berusaha membangun
hakim adalah merdeka. dan RUU MK yang saat ini belum konstruksi Komisi Yudisial seperti
Masalah yang terinventarisasi, mendapat perhatian ‘apa-apa’. kedudukan Komisi Yudisial.
apakah mungkin putusan hakim Menurut anggota Komisi III “Apabila Komisi Yudisial
bisa dilihat komisioner KY untuk DPR Gayus Lumbuun (FPDIP), diperankan sebagai lembaga dan
memastikan hakim bekerja dengan proses sinkronisasi akan sangat sulit mekanisme pengawas eksternal dan
lurus tanpa pengaruh pihak mana karena memang dari awal sudah ada sebagai tempat bagi masyarakat
pun. “Cara masuknya bagaimana ketimpangan waktu pembahasan pencari keadilan maka MA maupun
jika KY ingin memastikan putusan antara satu RUU dengan RUU MK menunjukkan keberatan karena
hakim tidak berbau KKN?” kata lainnya. Sebagai contoh, Gayus mereka telah memiliki majelis
Nasir. menyebut ketentuan tentang kehormatan, yang dapat
Nasir mengakui, antusiasme kewenangan rekrutmen hakim memberikan sanksi hasil
dalam pembahasan RUU KY tak agung antara KY dan MA. pengawasan tersebut,” katanya.
seperti saat pembahasan RUU MA. Sebagaimana diketahui, Fajrul mengatakan, perlu ada
Sulit tercapai kuorum dalam rapat kewenangan KY terkesan dibatasi kompromi pelaksanaan fungsi
panitia kerja. “Harapannya, jangan karena berlaku ketentuan 3:1 dalam pengawasan oleh lembaga eksternal
karena hal itu kemudian fungsi rekrutmen hakim agung. seperti Komisi Yudisial dengan
pengawasan KY menjadi lemah,” “Lembaga yang lebih dominan tetap menjaga independensi hakim
ujarnya. itu KY bukan MA, MA hanya dan tidak mengganggu tugas-tugas
Seperti diketahui, dibentuknya mengusulkan, masyarakat juga yudisialnya.
KY pada tanggal 2 Agustus 2005 hanya mengusulkan, KY yang Ia menambahkan, yang utama
dengan harapan bisa membawa memutuskan, ini terpaksa berubah adalah bagaimana agar fungsi
perubahan terkait dengan karena dalam RUU MA sudah pengawasan Konstitusi dan jelas dan
pengawasan eksternal sebagai sistem disetujui, dan KY harus mengikuti dapat berjalan dalam mengontrol
nt/si
check and balances pada lembaga aturan yang sudah disetujui dalam lembaga yudikatif. (nt/sint/si)
nt/si
nt/si
yudikatif. RUU MA sebelumnya,” ujarnya saat
Kewenangan pengawasan KY diwawancarai Parle.
adalah salah satu amanat konstitusi Gayus mengaku, dari awal
yaitu untuk menegakkan dirinya sudah menyatakan untuk
kehormatan, keluhuran martabat, terlebih dahulu merevisi RUU KY
serta perilaku hakim. Wewenang bukan UU MA. “Dari awal saya
konstitusional KY itu kemudian sudah bilang kenapa UU ini tidak
disebutkan dalam pasal 20-23 direvisi secara bersama-sama saja,
Undang-Undang KY Nomor 22 supaya tidak ada disharmonisasi
Tahun 2004. dan dissinkronisasi,” katanya.
Namun sepertinya, fungsi, tugas, Menurut dia, dengan
dan kewenangan pengawasan KY disahkannya UU MA, dan pada saat
dianggap ‘mati suri’. Tepatnya yang sama belum ada pembahasan
setelah MK memangkas apa-apa soal kelanjutan tentang
kewenangan tersebut saat memutus RUU KY dan RUU MK, itu sama

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 39