Page 38 - MAJALAH 70
P. 38

LEGISLASI


            REVISI UU KOMISI YUDISIAL :
            ANGIN PERUBAHAN PENGAWASAN



            EKSTERNAL YUDIKATIF





            Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004
            yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.
            Terbentuknya KY diharapkan mampu menjaga kualitas para hakim dengan menjunjung tinggi
            nilai-nilai kejujuran, bersih, transparan dan profesional dalam menjalankan tugasnya.


                          alam RUU, Komisi  70 tahun.                        agenda di Komisi III DPR.
                          Yudisial             Namun sepertinya, harapan       “Belum ada pembahasan lagi
                          ditempatkan       untuk segera rampungnya UU ini   soal Pansus KY. Ini saja kita di
                          sebagai sebagai   masih menjadi tanda tanya besar.  Komisi III masih sibuk melakukan
            Dperadilan etika                Pasalnya, sejauh ini DPR belum   fit and proper test hakim konstitusi
            hakim. Selain itu, komposisi majelis  melakukan pembahasan apapun  pengganti Pak Jimly (Jimly
            kehormatan hakim tidak boleh lagi  terkait dengan RUU KY.  Anggota  Asshidiqie anggota hakim
            didominasi oleh hakim agung.    Pansus RUU KY Azlaini Agus       Mahkamah Konstitusi yang
            Pengawasan internal hakim agung  (FPAN) mengaku belum            mengundurkan diri-red),” kata
            bisa diserahkan kepada MA, tetapi  dilakukannya pembahasan terhadap  Azlaini.
            pengawasan eksternal harus      RUU KY karena                      Pembahasan RUU KY
            merupakan kewenangan KY.        masih                            merupakan prioritas Komisi III
               Revisi UU KY merupakan       padatnya                          DPR pada persidangan  yang
            bagian dari paket revisi UU MA,                                     dimulai 19 Januari 2009.
            MK, setelah Rancangan Undang-                                       Harapannya, RUU KY bisa
            Undang Mahkamah Agung (MA)                                           tuntas pada persidangan itu
            disetujui DPR dan pemerintah,                                        setelah sebelumnya sempat
            “pertarungan” berikutnya akan                                        ditargetkan bakal rampung
            terjadi saat pembahasan RUU                                          Desember 2008.
            Komisi Yudisial atau KY. Harus                                        Sementara itu, anggota
            ditunggu realisasi kesepakatan                                        Komisi III DPR, Nasir Jamil
            semua fraksi DPR, fungsi                                              (F-PKS),  berpendapat
            pengawasan hakim oleh KY akan                                                bahwa fungsi
            diperkuat sebagai “kompensasi” UU
            MA mencantumkan batas usia
            pensiun hakim agung menjadi




















               Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun (FPDIP). foto: Eka Hindra


            38      PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43