Page 33 - MAJALAH 70

LEGISLASI

REVISI UU MK : negarawan itu sendiri sebab keputusan
MK ini final dan mengikat apabila
CIPTAKAN HARMONISASI sudah keputusan MK diputuskan tidak
bisa diganggu gugat lagi makanya syarat
TUGAS MA, MK DAN KY menjadi hakim konsitusi itu negarawan.
Disisi lain, terangnya, kewibawaan
Mahkamah Konstitusi harus dijaga jadi
jangan sampai Ketika masalah Pilkada
MA dialihkan ke MK mereka akan
RUU tentang Perubahan atas UU No 24/2003 tentang
banyak menerima pengaduan apabila
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu RUU paket mereka banyak menerima pengaduan
bidang Hukum yang sangat ditunggu-tunggu. Karena RUU mereka akan memakai paket misalnya
paket hukum ini bertujuan menciptakan harmonisasi tugas ada 20 pengaduan akhirnya dibagi saja
dan peran Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi 3 kelompok hakim.
“Disatu sisi akan mempercepat
(MK) dan Komisi Yudisial (KY) di masa mendatang.
proses pengambilan keputusan disisi
lain mengurangi kewibawaan MK
una memperlancar 45 syarat MK adalah seorang akhirnya sama dengan pengadilan biasa
proses harmonisasi negarawan. “Karena itu seorang saja jadi kewibawaannya kurang
tersebut pada 4 negarawan itu tidak perlu voting tetapi meskipun ini teknis,”terangnya.
Januari lalu, Ketua musyawarah mufakat kalau voting itu Ia menambahkan, kualitas panitera
GDPR telah seperti DPR, organisasi kemanusiaan, di MK harus lebih maksimal dalam
menyampaikan draft RUU tersebut maupun kepemudaan,”terang Nasir saat memilah kasus yang menjadi prioritas
kepada Presiden untuk segera dibahas diwawancarai oleh Tim Parle karena itu jangan sampai persidangan
bersama dengan Pemerintah. RUU ini Yang kedua, Papar Nasir, harus MK hilang kewibawaan dan sama saja
merupakan prioritas dalam Prolegnas. segera dielaborasi tentang kata dengan persidangan lainnya.
Khusus RUU MK pemerintah
berkeinginan agar wewenang MK
ditambah, khususnya dalam
memutuskan perselisihan tentang hasil HAKIM MK DIMINTA
pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah. Dimasukkan ke dalam LEBIH CERMAT PUTUSKAN
Pasal 1 angka 3 RUU MK.
Pemerintah juga menginginkan SENGKETA PILKADA
agar persyaratan menjadi Hakim
Konstitusi diperjelas. Pasal 16 ayat (1)
huruf e RUU MK menyatakan, salah
satu syarat menjadi Hakim Konstitusi engambilan keputusan MK menimbulkan dampak dikemudian
adalah tidak pernah dijatuhi pidana terhadap kasus-kasus hari. Berikut petikan wawancara
penjara berdasarkan putusan pengadilan Psengketa Pilkada seringkali parle dengan Nasir Jamil diruang
yang telah berkekuatan hukum tetap. bersifat kontroversi dan kerjanya :
Menurut pemerintah, seharusnya menimbulkan perdebatan di
agaimana pererkkembanganembangan
agaimana p
agaimana perkembangan
er
k
agaimana p
embangan
rumusan pasal itu ditambahi dengan kalangan masyarakat. Karena itu B B B B Bagaimana perkembangan
UU MK?
UU MK?
UU MK?
UU MK?
frasa “karena melakukan tindak pidana hakim MK harus berusaha lebih R R R R RUU MK?
yang diancam dengan pidana penjara cermat dengan mengumpulkan Kalau di komisi III yang
lima tahun atau lebih.” Di samping itu, informasi terhadap daerah Pilkada pertama di bahas RUU MA, setelah
pemerintah juga mempersoalkan pasal yang bersengketa sehingga dapat itu RUU KY dan itu masih dalam
27B RUU MK mengenai kewajiban menambah informasi mereka pembahasan, kemungkinan besar
dan larangan Hakim Konsitusi. dalam memutuskan persoalan. revisi RUU MK akan berlangsung
Menanggapi hal tersebut, Nasir Selain itu, Nasir Jamil secepatnya, mungkin, tidak tahu
Jamil (F-PKS) mengatakan, yang harus menambahkan, perasaan juga apakah akan selesai atau tidak
diperbaiki adalah masalah pengambilan kenegarawanan dari seorang Hakim karena Juli sudah Pilpres dan bulan
keputusan di MK. Karena itu harus MK dalam memutuskan suatu Mei sudah diketahui siapa caleg-
diupayakan sekali pengambilan kasus sangat dituntut sehingga hasil caleg yang menjadi anggota DPR
keputusan tidak berdasarkan voting. keputusannya dapat memuaskan dan siapa yang kembali menjadi
Karena apabila dilihat didalam UUD semua pihak dan tidak anggota DPR, ini agak dilematis
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 33