Page 61 - MAJALAH 162

Nanang Samodra Perjuangkan

Perlindungan TKI di Dapil

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi penyumbang TKI terbesar di
Indonesia. Namun kasus TKI ilegal (gelap) asal NTB tidak henti-hentinya terjadi. Setiap
tahun selalu saja terjadi tanpa ada solusi hingga saat ini. Untuk tahun 2017 lalu, BP2TKI
mencatat sebanyak 717 orang TKI asal NTB yang dideportase dari negara tujuan.
Dari jumlah tersebut, 80 persen merupakan TKI ilegal yang tentu saja tidak memiliki
dokumen lengkap.

FOTO: DOKPRI/IW

Anggota DPR RI Nanang Samodra berdialog dengan TKI dan TKW asal Lombok Timur tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

nggota DPR RI Nanang perlindungan pemerintah. “Apabila ungkapnya.
Samodra yang merupakan kebetulan mereka mendapat majikan Lebih lanjut, Nanang sampaikan
A Legislator dari Nusa yang baik, maka beruntunglah nasib bahwa permasalahan terjadinya
Tenggara Barat memiliki perhatian mereka. Sebaliknya mereka akan kasus-kasus TKI kebanyakan mereka
serius terhadap permasalahan mendapatkan perlakuan semena-mena tidak dibekalai pemahaman tentang
TKI di daerahnya, dimana setiap tanpa tahu kemana harus mengadu,” hak dan kewajibannya. Selain tidak
melaksanakan reses di dapil, Nanang ungkap Nanang Samodra. dibarengi dokumen-dokumen yang
Samodra selalu menyempatkan diri “Problema yang dihadapi oleh pada lengkap dan legal, kebanyakan TKI
berdialog dengan calon TKI asal NTB. TKI dan TKW pada masing-masing yang bermasalah tidak memahami
Dalam dialognya dengan para TKI kelompok negara penerima, berbeda. Negara tujuan bekerja, mereka
dan TKW di Bandara Lombok, mereka Pemerintah perlu lebih intens dalam harus bekerja apa. Nanang berharap
memberikan gambaran bahwa TKI melakukan monitoring ke tempat- pembinaan TKI bukan hanya kepada
dan TKW yang bekerja di Malaysia tempat mereka bekerja, agar dapat kemampuan kerja saja, namun harus
sebagai pekerja kebun dan pembantu melihat dari dekat bagaimana cara dibekali pemahaman tentang hak dan
rumah tangga kurang mendapatkan mereka diperlakukan di tempat kerja,” kewajibannya. SKR/SF

162 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 61