Page 8 - MAJALAH 162

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo FOTO : JAKA/IW

Kondusifnya Pilkada

Serentak Jadi Acuan Pemilu 2019

Pilkada serentak 2018 telah dilaksanakan dengan Kejenuhan masyarakat terhadap
lancar dan berjalan kondusif. Penghitungan cepat pemimpin yang bertindak tidak sesuai
harapan, membangkitkan semangat
yang dilakukan sejumlah lembaga survei juga sudah mereka untuk lebih selektif lagi
disampaikan ke publik. Bahkan beberapa pasangan calon dalam menentukan pilihan. Pasangan
kontestan terpilih diharuskan memiliki
yang bersaing pada ajang Pilkada Serentak 2018 telah jiwa kenegarawanan yang baik. Peristiwa
memberikan pernyataan resminya. operasi tangkap tangan oleh KPK
terhadap beberapa Kepala Daerah, jelas
mencederai rasa kepercayaan publik
ancarnya penyelenggaraan Suasana kondusif Pilkada serentak yang telah setia menjadi konstituennya.
Pilkada serentak tahun 2018 diharap tertularkan juga pada Penyalahgunaan wewenang oleh
2018 ini dapat dijadikan Pilpres 2019 mendatang. Masyarakat penguasa merupakan pengkhianatan
acuan dalam membangun dituntut semakin rasional dalam yang nyata dari janji-janji manis saat
L kembali kepercayaan rakyat menentukan pilihannya. Ada fenomena kampanye dilaksanakan.
pada politik dan demokrasi yang yang menarik dalam pelaksanaan Meskipun proses penghitungan
belakangan ini sudah sangat menurun. Pilkada serentak kali ini, dimana jumlah suara telah rampung disejumlah tempat
Partai politik yang berkontestasi harus partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemungutan suara (TPS) yang ada,
menjauhkan diri dari politik uang dan Pilkada diklaim meningkat. Kondisi namun sistem pengamanan tetap
dapat menjaring generasi politikus dan tersebut ditunjukan pada beberapa dilakukan oleh aparat Kepolisian demi
calon kepala daerah terbaik yang bebas daerah yang menggelar Pilkada, dimana mengawal proses Pilkada 2018, hingga
dari unsur nepotisme, dinastisme dan animo masyarakat dalam menyalurkan tahap rekapitulasi penghitungan suara
oligarki dalam budaya politik. hak pilihnya ikut bergairah. akhir diselesaikan oleh KPU.

8 PARLEMENTARIA 162 XLVIII 2018