Page 11 - MAJALAH 162

LAPORAN UT AMA
LAPORAN UTAMA
AMA
LAPORAN UT

aat ini rakyat menuntut akan “Selain itu kita juga masih kecolongan
adanya kontestan yang soal ‘Kotak Kosong’. Sebab belum ada
berjiwa negarawan dan aturan yang secara spesifik mengatur
tidak mengkhianati amanah tentang masalah Kotak Kosong,
Syang diberikan kepadanya. hingga belum ada payung hukumnya
Rakyat telah bosan merasakan berbagai “Partisipasi masyarakat untuk menjerat orang-orang yang
pengalaman pahit dan mengecewakan mengikuti Pilkada 2018 berkampanye tentang Kotak Kosong itu.
akibat termakan janji–janji tanpa realisasi. dibeberapa daerah memang Kita cukup kaget dengan kejadian di Kota
Animo masyarakat yang baik terhadap meningkat lumayan baik, Makassar, yakni ternyata Kotak Kosong
penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 bahkan ada daerah yang meraih kemenangan,” ungkap Nihayatul.
harus diganjar setimpal dengan rasa Sementara terkait banyaknya jumlah
keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh mencapai peningkatan calon tunggal dalam Pilkada serentak
warga negara Indonesia. hingga diatas 50 persen. Bagi 2018, Nihayatul menilai hal itu merupakan
Gairah partisipasi masyarakat dalam saya hal itu sangat bagus, sebuah penurunan dalam implementasi
mengikuti Pilkada serentak 2018 di meskipun ada daerah seperti demokrasi. Ia berpendapat, seharusnya
beberapa daerah di Indonesia diklaim di Provinsi Papua yang angka ketentuan dalam UU Pilkada bisa
mengalami peningkatan. Pelaksanaannya partisipasinya masih jauh disamakan seperti ketentuan aturan
pun sejauh ini juga telah berjalan dibawah 50 persen. Tetapi yang berlaku di Pilpres, dimana dalam
dengan baik dan aman. Terhadap itu hanya terjadi dibeberapa aturan Pilpres sudah menutup tentang
kondisi yang menggembirakan tersebut daerah saja, tidak masif,” keberadaan calon tunggal.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Dalam aturan Pilpres, kalau ada calon
Wafiroh memberikan penghargaan dan yang telah mengambil porsi 81 persen
apresiasinya. Namun sebagai lembaga menjadikan masyarakat menjadi semakin maka itu tidak bisa diterima, jelasnya.
negara yang memiliki fungsi legislasi, peduli terhadap proses-proses dalam Minimal seseorang bisa menyalonkan
pengawasan dan anggaran, Komisi II Pemilu. “Masyarakat yang dahulu diri adalah 20 persen, kalau ada calon
DPR RI tetap memiliki catatan – catatan biasanya hanya per lima tahun sekali yang sudah mengambil porsi 81 persen,
khusus yang nantinya akan menjadi melakukan pencoblosan tentu ada maka sisanya tinggal 19 persen sehingga
bahan evaluasi bagi Komisi II bagi rasa khawatir (deg-degan) dan lain menyebabkan kecenderungan terjadi
pelaksanaan Pilkada selanjutnya. sebagainya, tetapi karena sekarang calon tunggal.
“Partisipasi masyarakat mengikuti (dilakukan) hampir setiap tahun maka “Hal itu sudah tidak bisa diterima,
Pilkada serentak 2018 di beberapa akan menjadi terbiasa,” terangnya. karena minimal orang untuk bisa
daerah memang meningkat lumayan Dikatakannya, di daerah pemilihannya menyalonkan menjadi kandidat adalah 20
baik, bahkan ada daerah yang mencapai yakni di daerah Banyuwangi, masyarakat persen. Berbeda dengan Pilkada, dimana
peningkatan hingga diatas 50 persen. di sana sekarang akan merasa berbeda memungkinkan untuk bisa sapu habis
Bagi saya hal itu sangat bagus, meskipun dalam menyikapi hal yang berkaitan seluruh partai. Dan ternyata hal itu tidak
ada daerah seperti di Provinsi Papua yang dengan pencoblosan. Hal itu karena bagus juga sebenarnya untuk demokrasi
angka partisipasinya masih jauh dibawah jarak penyelenggaraan Pilbup, Pilgub, kita, tetapi undang-undang kita belum
50 persen. Tetapi itu hanya terjadi Pileg dan Pilpres yang tidak terlalu jauh ada yang mengatur hal tersebut
dibeberapa daerah saja, tidak masif,” ujar rentang waktunya. sebelumnya,” tuturnya.
Nihayatul. “Banyak kendala dan persoalan yang Untuk ke depannya Nihayatul
Yang masifnya sudah diatas 50 masih dihadapi dan menjadi pekerjaan berharap agar tidak ada lagi satu orang
persen, menurutnya hal itu menunjukkan rumah yang harus diselesaikan terkait warga negara Indonesia pun yang tidak
bahwa masyarakat semakin sadar Pilkada, pertama soal yang berkaitan mendapatkan haknya untuk mencoblos
tentang hak pilih dan kewajiban mereka dengan Undang-Undang tentang Pilkada, dengan alasan apapun, baik alasan
sebagai warga negara untuk memilih yakni bahwasanya seluruh masyarakat administrasi karena tidak memiliki KTP-El
pemimpin pilihannya, sambungnya. yang bisa memberikan suaranya harus atau Suket, sakit, atau juga alasan-alasan
“Memang seharusnya kita bisa lebih memiliki KTP-El atau Surat Keterangan geografis lainnya.
masif lagi agar tingkat partisipasinya bisa (Suket), tetapi ternyata perekaman KTP-El “Kita berharap agar seluruh
mencapai standarnya yaitu diatas 70 atau Suket tersebut belum 100 persen masyarakat mendapatkan hak
persen,” ucapnya kepada Parlementaria selesai. Hal itu menjadi salah satu kendala konstitusinya untuk memilih. Selain itu
beberapa waktu lalu, usai rapat dengar yang dihadapi,” papar politisi Fraksi PKB kita juga harus melihat tentang partisipasi
pendapat dengan Komisi Pemilihan itu. masyarakat, sebab partisipasi masyarakat
Umum (KPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Di beberapa titik ada juga ada daerah- yang tinggi menjadi salah satu bentuk
Jakarta. daerah yang masih berkonflik, lanjutnya. demokrasi kita agar dapat berjalan lebih
Nihayatul juga mengatakan Dicontohkannya seperti yang terjadi di baik. Kecurangan dan pelanggaran
bahwa ada dari dampak positif Kabupaten Paniai Provinsi Papua, dimana yang terjadi dalam Pilkada harus bisa
pelaksanaan Pilkada serentak 2018 Pilkada serentak belum bisa dilaksanakan diminimalisir, sebab kalau tidak maka
terhadap penyelenggaraan Pilpres karena persoalan potensi konfliknya yang akan sulit bagi kita untuk bisa menerima
2019 mendatang. Diantaranya adalah sangat tinggi. demokrasi,” pungkasnya. DEP/SF

162 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 11