Page 4 - MAJALAH 132
P. 4
asPirasi
SENGKETA LAHAN WARGA BATU LEMAN
DENGAN PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR
Kami Komisioner Komnas HAM meminta perhatian DPR khu- ta perbedaan persepsi antara PT. HHK yang mengang-
susnya Komisi III menindaklanjuti penyelesaian kasus sengketa gap pembangunan kebun kemitraan adalah solusi atas
lahan antara warga Desa Batu Leman, dsk dengan PT. Harapan tuntutan KKPA III sementara menurut masyarakat bukan
Hibrida Kalbar – Timur Lipat Gunting Estate/Union Sampoerna demikian solusinya.
Triputra Persada (PT. HHK) di Kab. Ketapang Prov.Kalbar. c. Harus dilakukan verifikasi faktual terhadap setiap pemilik
Kami menyampaikan pengaduan dari Gabriel Goa (Pela- lahan yang telah menyerahkan lahannya untuk diketahui
yanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia/ letak perbedaan data hasil verifikasi yang telah dilakukan
PADMA), mewakili masyarakat Suku Dayak Jelak Sekayuk (di oleh Pemkab Ketapang.
Desa Batu Sedau, Desa Seguling, dan Desa Suak Burung) terkait d. Perlu penelusuran pihak-pihak yang terlibat dalam skema
dugaan perampasan lahan milik masyarakat dan kriminalisasi KKPA untuk dimintai pertanggungjawabannya.
terhadap Kepala Desa Seguling dan 5 warganya yang ditang- e. Pemidanaan terhadap Kades dan 5 (lima) warganya de-
kap oleh aparat Polres Ketapang dengan tuduhan melakukan ngan tuduhan pencurian sawit bukan merupakan kasus
pencurian buah sawit di lahan PT. HHK. Padahal persoalan inti- yang berdiri sendiri tapi berakar dari tidak dipenuhinya
nya adalah tidak diberikannya hak-hak masyarakat atas tanah hak-hak keperdataan warga, lemahnya sosialiasi dan ko-
seluas +1.434 Ha. yang telah diserahkan ke PT. HHK untuk munikasi antara PT. HHK dengan warga sekitar.
dibangunkan kebun kelapa sawit melalui Program Kredit ke- f. Lembaga Penegak hukum hendaknya melihat akar per-
pada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) Tahap III sejak soalan kriminalisasi warga disebabkan oleh persoalan
2006/2007. Akibatnya kondisi saat ini belum kondusif karena lahan warga yang diserahkan ke PT. HHK, maka seharus-
pendekatan hukum yang digunakan Polres Ketapang cende- nya diarahkan untuk penyelesaian hak-hak keperdataan
rung mengabaikan akar permasalahan konflik, yaitu pemulihan masyarakat terlebih dahulu.
hak-hak atas tanah. Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM
Bahwa Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan dan telah menyampaikan rekomendasi kepada Dirjen Perkebunan
investigasi lapangan serta meminta penjelasan dari Pimpinan Kementerian Pertanian, Bupati Ketapang, Kapolres Ketapang,
PT. HHK maupun Staf Ditjen Perkebunan Kementan dengan ke- Ketua PN Ketapang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kal-
simpulan bahwa patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM bar, dan Padma Indonesia agar rekomendasi tersebut dijalan-
khususnya hak atas tanah dan hak atas keadilan antara lain: kan dan rencana pelaksanaannya disampaikan ke Komnas
a. Belum diberikannya ganti rugi atas lahan warga oleh HAM.
PT.HHK menyebabkan beberapa warga yang menuntut Kami memohon Komisi III DPR RI menindaklanjuti rekomen-
keadilan justru diproses hukum dengan tuduhan pencu- dasi Komnas HAM tersebut sebagaimana mestinya.
rian, sementara laporan masyarakat ke PT. HHK dengan
tuduhan penyerobotan lahan belum ditindaklanjuti oleh
Polres Ketapang. Natalius Pigai
b. Adanya indikasi tumpang tindih perizinan dan lahan ser- Jakarta Pusat, DKI Jakarta
PERMOHONAN GRASI DAN bahkan menyusul 90 orang tahanan politik yang akan
mendapatkan grasi. Menurut Pengadu perbuatan makar
USULAN PENCEGAHAN KORUPSI dan berkhianat kepada negara dan Pemerintah RI yang
dilakukan para Tapol/ anggota OPM jelas lebih merugikan
bangsa dan negara.
Surat dari Sdr. Dr. Janes Johan Karubaba (terpidana dugaan c. Pengadu mengaku, tindakan korupsi dilakukan karena
korupsi Proyek DED PLTA Sungai Urumuka dan Sungai Mam- kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundang-
beramo APBD Prov Papua T. 2009-2000) yang ditujukan ke- undangan dan juga karena lemahnya sistem penga-
pada Ketua DPR RI, sbb : wasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
a. Bahwa Pengadu mengajukan permohonan grasi (pe- Karena itu untuk upaya pencegahan korupsi di seluruh
ngampunan) para mantan pejabat Pemda Papua yang Pemda Papua adalah dengan melibatkan Kejaksaan
terjerat perkara korupsi agar mendapat persamaan ke- menjadi penasehat hukum dalam proses pengadaan ba-
adilan sebagaimana grasi yang diberikan kepada tahanan rang dan jasa Pemda Papua.
politik (mantan Anggota Organisasi Papua Merdeka).
b. Bahwa para mantan pejabat Pemda tersebut memi-
liki hak konstitusional dan HAM yang sama dengan 5 Dr. Janes Johan Karubaba
orang tahanan politik yang telah diberikan grasi, dan DKI Jakarta
4 EDISI 132 TH. XLV, 2015
