Page 5 - MAJALAH 132

PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME Kota Ban dung,

YANG MASIH BERSENGKETA DI MA RI yang hingga saat
ini tidak diketa-
hui keberadaannya.
Saya ingin menyampaikan kepada sang reklame berupa iklan rokok. Pengadu berharap agar
Ketua Komisi III DPR RI, perihal permo- Atas pembongkaran papan reklame petugas yang membawa barang bukti
honan keadilan atas tindakan oknum Ke- tersebut, saya merasa keberatan karena tersebut dapat ditahan oleh petugas
pala Dinas Pemakaman dan Pertamanan permasalahan papan reklame tersebut yang berwajib.
Kota Bandung dan oknum Kepala Satuan saat ini masih dalam proses pemerik- Saya memohon bantuan Ketua Komi-
Polisi Pamongpraja Kota Bandung yang saan di Mahkamah Agung RI Melalui PN si III DPR RI agar permasalahan tersebut
diduga telah membongkar paksa papan Kelas 1A Bandung dengan No. Reg. 16/ dapat diselesaikan berdasarkan keten-
reklame yang masih dalam proses seng- PDT/KS/2014/PN.BDG. Seharusnya tin- tuan hukum yang berlaku.
keta di MA-RI. dak pembongkaran baru dapat dilaku- Demikian untuk menjadi periksa dan
Saya adalah Dirut PT. Rajawali Neon kan setelah proses hukum di pengadilan terima kasih.
yang memiliki papan reklame berlokasi mendapat putusan yang berkekuatan
di Jl. Pajajaran dan Jl. Pasiri Kota Ban- hukum tetap (inkracht).
dung yang dibongkar secara paksa. Pa- Selain itu barang bukti besi dan tiang Haji Yana Sunaryana
dahal papan reklame yang seharusnya pancang reklame hasil pembongkaran Bandung, Jawa Barat
dibongkar adalah papan reklame iklan sudah hancur dan dibawa oleh dua ken-
rokok yang terletak di Jl. Asia Afrika, Kota daraan truk operasional dari Satpol PP
Bandung dan saya tidak pernah mema- dan Dinas Pemakaman dan Pertama nan

PERLINDUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI

ATAS PENYEROBOTAN TANAH ADAT BAHRAINI

Disampaikan dengan hormat kepada Ketua Komisi III DPR RI Banjarbaru telah terlibat dalam pelanggaran tersebut, karena
perihal permohonan perlindungan hukum dan ganti rugi atas ketika pengadu menanyakan kepada BPN Banjarbaru terkait
penyerobotan tanah Adat Bahraini seluas 58.000 m2 oleh Sdr. legalitas penerbitan SHM No. 3994/3997/39999 tahun 2004
Rudy Resnawan (RR), Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang atas nama Sdr. RR dan R, pihak BPN Banjarbaru tidak berani
saat itu merupakan Walikota Banjarbaru beserta istri, yaitu memberikan jawaban yang sebenarnya karena masalah terse-
Sdri. Rosdiawati (R), dimana tanah tersebut akan digunakan but menyangkut pejabat mantan Walikota Banjarbaru.
untuk kepentingan pembangunan Kampus IPDN Prov. Kalsel. Adapun dana yang disediakan untuk pembangunan Kam-
Bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat Bahraini dan pus IPDN tersebut adalah sebesar Rp. 128.000.000.000,-. Oleh
milik sebagian warga masyarakat di Kampung Cempaka, Ban- karenanya pengadu meminta ganti rugi atas tanah miliknya
jarbaru. Sdr. RR dan istrinya, R telah mengambilalih hak atas ta- yang telah diambilalih tersebut karena masyarakat mengalami
nah tersebut dengan diterbitkannya SHM No. 3994/3997/3999 kerugian yang tidak sedikit sebagai dampaknya.
tahun 2004 atas nama ybs, dimana penerbitan SHM tersebut Kami memohon agar Komisi III DPR RI dapat membantu me-
diduga cacat hukum karena pada saat pembuatan sertifikat nyelesaikan permasalahan tersebut,sesuai dengan ketentuan
tanah dimaksud belum dalam proses dibeli dan status tanah hukum yang berlaku.
masih merupakan tanah milik adat Bahraini sesuai surat No. Masalah tersebut terkait dengan persoalan pertanahan
25/1.13.KT/1971, tgl 23 Maret 1971 yang dibuat oleh Kepala yang merupakan lingkup bidang kerja Komisi II, kiranya su-
Kampung Cempaka dan diketahui oleh Camat dan Ketua RT rat tersebut juga dapat disampaikan kepada Komisi II untuk
Cempaka. mendapat tindaklanjut.
Kami mendapat informasi bahwa tanah tersebut semula di- HM. Padlan, SH., MH
beli oleh Sdr. Gajali (yang merupakan anak buah Sdr. RR) dari Banjarmasin, Kalsel
Sdr. Ruyani dan A. Hulaini, selaku pemilik tanah tersebut. Na-
mun pembelian tanah tersebut ternyata cacat hukum karena
tidak melalui prosedur yang berlaku. Pengadu menduga BPN

EDISI 132 TH. XLV, 2015 5