Page 68 - MAJALAH 160
P. 68
SELEBrItI
DPR Saat Ini
Sudah
Lebih Baik
Bagi Terry Putri DPR RI saat ini sudah jauh lebih baik
dari sebelumnya. Jikapun ada yang terkena kasus
hukum, ia meyakini hal itu hanya oknum yang juga
bisa ada pada lembaga atau instansi lainnya.
emilik nama lengkap Terry Naharyana
Enaniey Putri menjelaskan bahwa sebagai
wakil rakyat, DPR RI saat ini jauh lebih
baik dari sebelumnya. Hal itu terlihat dari
Pseringnya anggota DPR turun ke masyarakat.
Bahkan ketika ada sebuah peristiwa, bencana
misalnya, tidak dalam waktu yang lama DPR langsung
hadir di lokasi untuk melihat langsung masyarakat yang
notabene merupakan rakyat yang diwakilinya.
Namun ia tidak memungkiri ketika ada anggota
DPR yang tersandung kasus hukum, maka hal itu akan
ikut mencoreng nama lembaganya. Ia menilai hal itu
menjadi sebuah konsekwensi, meskipun disadarinya
bahwa hal itu merupakan kesalahan individu atau
pribadi orang tersebut saja, bukan lembaganya. Malah
menurutnya hal itu bisa dikatakan sebagai oknum.
Oknum seperti ini tidak hanya ada di DPR saja, namun
juga pernah ada di instansi atau lembaga lainnya.
“Sudah lebih baik DPR sekarang, tapi memang
masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi. Kalau ada
anggota DPR yang terkena kasus hukum menurutku
itu kesalahan individu, atau bisa dikatakan oknum saja.
Tidak bisa dipungkiri, itu tidak hanya terjadi di DPR
saja. Di instansi lain atau lembaga lain juga pernah
ada,” jelas Terry saat ditemui Parlementaria, di Masjid
FOTO : RUNI/IW Baiturrahman DPR RI, Senayan Jakarta beberapa waktu
lalu.
Meski demikian, menurutnya DPR tetap harus lebih
meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya. Pasalnya,
harapan atau ekspektasi masyartakat terhadap
lembaga DPR RI tentu cukup besar. DPR RI yang
benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat yang
diwakilinya. Tidak semata memikirkan kepentingan
pribadi, kelompok atau golongan.
Terkait dengan maraknya artis yang masuk ke
panggung politik, wanita kelahiran Banjarmasin, 1
Desember 1979 ini mengatakan bahwa itu merupakan
68 PARLEMENTARIA 160 XLVIII 2018
68 PARLEMENTARIA
160 XLVIII 2018