Page 15 - MAJALAH 217
P. 15

L APORAN UT AMA






                  pada proporsional terbuka. “Sudah
                  bisa kelihatan bahwa delapan fraksi
                  tetap bertahan pada proporsional
                  terbuka dan itu pasti akan kita
                  sampaikan kepada KPU dan kepada
                  pemerintah melalui Kemendagri        Ratusan nyawa
                  untuk soal yang satu ini. Artinya,   anak Indonesia,
                  dari sudut pandang itu tidak ada     calon generasi
                  masalah bahwa kita tetap komitmen
                  dengan proporsional terbuka.” kata   penerus bangsa
                  Yanuar                               melayang,
                     Dalam pandangannya, Yanuar
                  menilai sistem pemilu proporsional   tapi informasi
                  tertutup akan berpotensi menutup     penyebabnya
                  kompetisi antarsesama kader          masih gelap dan
                  dalam satu partai. Oleh karena itu   sangat terbatas
                  ia berpandangan bahwa sistem itu,
                  berbeda dengan sistem pemilu
                  proporsional terbuka, berpeluang
                                                      Yanuar Prihatin
                  menghidupkan oligarki dalam tubuh   Wakil Ketua Komisi II DPR RI
                  partai politik. “Bagi partai politik
                  yang punya tradisi komando yang
                  kuat dan sedikit otoriter, sistem   DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB   Perdebatan ini diakhiri dengan
                  pemilu proporsional tertutup      Muhaimin Iskandar, Yanuar menilai   bulatnya sikap semua fraksi untuk
                  ini lebih disukai. Tertutupnya    usulan penerapan proporsional    menetapkan sistem proporsional
                  kompetisi antara sesama kader.    tertutup dalam Pemilu 2024 tidak   terbuka sebagai sistem yang akan
                  Juga melahirkan para politisi yang   logis.                        digunakan dalam Pemilu. Hal ini
                  lebih mengakar ke atas daripada ke   Legislator Dapil Jawa Barat   tertuang dalam Pasal 168 ayat
                  bawah,” ujar Yanuar.              X ini juga meminta MK menjaga    (2) yang berbunyi “Pemilu untuk
                     Lanjut Yanuar, jika ada pihak   integritasnya dan tidak menerapkan   memilih anggota DPR, DPRD
                  yang mengusulkan sistem           standar ganda dalam memberikan   Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
                  proporsional tertutup, maka       keputusan. Ia pun mengingatkan, MK   Kota dilaksanakan dengan sistem
                  menurutnya, mereka ingin          pada tahun 2008 sudah memutuskan   proporsional terbuka”. Di sisi lain,
                  membawa musibah dan kecelakaan    kasus yang serupa dan MK jugalah   Yanuar mengingatkan KPU bisa
                  dalam demokrasi. Apalagi, jika MK   yang mendorong dari yang tertutup   menjaga independensinya sebagai
                  turut melegalisasi sistem tertutup   ke terbuka. Jika MK memutuskan   salah satu badan penyelenggara
                  tersebut.  Oleh karena itu, ia    Pemilu menjadi sistem tertutup maka   pemilu 2024 yang sudah
                  meminta tidak ada satu pihak pun   akan menimbulkan tanda tanya besar   mendapatkan mandat dari konstitusi.
                  yang bermain-main dengan sistem   bagi publik.                        Untuk itu, Yanuar meminta agar
                  kepemiluan yang sudah ada di         “Loh, kok, terhadap kasus yang   KPU bisa waspada dan menjaga
                  Indonesia. Ia tak ingin, kegairahan   sama, case yang kurang lebih sama,   integritasnya sebagai lembaga
                  dan partisipasi politik rakyat yang   kenapa bisa ada standar ganda kalau   independen. Ia juga berpesan agar
                  sudah terjadi melalui sistem pemilu   nanti MK putuskan tertutup? Lantas   KPU bisa berpegang teguh pada
                  proporsional terbuka, hilang karena   ini apa masalahnya, masa konstitusi   aturan yang sudah ada. Hal ini juga
                  sistem Pemilu tertutup.           memberikan standar ganda terhadap   sebagaimana poin pernyataan sikap
                     “Kita semua sudah berinvestasi   kasus yang sama?” ulasnya penuh   yang sudah disampaikan kedelapan
                  besar untuk menumbuhkan           tanda tanya. Jika ditarik ke belakang,   fraksi mengenai tugas KPU untuk
                  kegairahan dan partisipasi politik   perdebatan penggunaan sistem   bekerja sesuai amanat undang-
                  rakyat, memperkuat hubungan       proporsional terbuka atau tertutup   undang, tetap independen, tidak
                  timbal balik antara rakyat dan    sebenarnya bukan hal yang baru.   mewakili kepentingan siapa pun,
                  wakilnya, serta membangun budaya   Hal ini sudah diperdebatkan ketika   kecuali kepentingan rakyat, bangsa,
                  kompetisi yang masih terukur,”    proses pembahasan UU No.7/2017   dan negara.   we/mh
                  jelasnya. Mengutip Wakil Ketua    tentang Pemilu.



                                                                                                                15
                                                                                TH. 2023      EDISI 217      PARLEMENTARIA        15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20