Page 18 - MAJALAH 217
P. 18

PENG A W AS AN





                              DPR RI Kaji Perppu Ciptaker





                       Penerbitan Peraturan
                      Pemerintah Pengganti
                            Undang-Undang                                               Kita telaah dulu,
                        (Perppu) Cipta Kerja                                            kemudian tentu saja
                             (Ciptaker) telah                                           membuka ruang
                  disampaikan pemerintah                                                yang seluas-luasnya
                   kepada DPR. Pemerintah                                               kepada publik untuk
                        memandang Perppu                                                ikut mencerna dan
                              sebagai bentuk                                            membaca isi Perppu
                        antisipasi Indonesia                                            tersebut. Ya, setelah
                          menghadapi krisis                                             itu baru kita akan
                    global. Perppu Ciptaker                                             jalankan mekanisme
                      kini sedang bergulir di                                           sebaik-baiknya.
                                       DPR RI.



                           erlu diakui, lahirnya                                        Puan Maharani
                                                                                        Ketua DPR RI
                           Perppu Ciptaker ini
                           menyebabkan sejumlah
                           polemik di tengah        menyelamatkan negara dari ancaman   mekanisme sebaik-baiknya,” ucap
                 P masyarakat Indonesia.            yang menyebabkan ‘kedaruratan’   Puan kepada Parlementaria.
                  Banyak pihak yang mempertanyakan   tersebut. Makna ‘darurat’ bagi     Ia pun menyampaikan
                  alasan terburu-buru pemerintah    pemerintah ditandai dengan krisis   pembahasan Perppu Ciptaker di DPR
                  menerbitkan Perppu Ciptaker.      global akibat ancaman resesi global,   RI akan mempertimbangan berbagai
                  Padahal, UU Cipatker masih dalam   perang Rusia dan Ukraina, krisis   aspek. Satu di antaranya adalah aspek
                  masa tenggat perbaikan akibat     energi, dan ancaman stagflasi.   kebermanfaatan dan kegunaan untuk
                  dinyatakan inkonstitusional oleh     Sehingga, menurutnya, jika    rakyat Indonesia. “Perppu ini nanti
                  Mahkamah Konstitusi.              harus menunggu masa tenggat UU   bisa bermanfaat dan berguna dan
                     Terbitnya Perppu Ciptaker      Ciptaker seperti yang diputuskan   tidak ada lagi hal-hal yang menyalahi
                  disampaikan Menko Perekonomian    MK, Indonesia dikhawatirkan      aturan, sehingga bisa berlaku,”
                  Airlangga Hartarto. Pada hari yang   akan ketinggalan jauh untuk   ungkap perempuan pertama sebagai
                  sama, Joko Widodo menyatakan      menyelamatkan diri. Sejumlah pakar   Ketua DPR RI itu.
                  bahwa Perppu ini akan membantu    meminta agar segenap masyarakat     Diketahui, DPR RI menerima
                  mengobati ketidakpastian hukum    sipil tidak boleh lengah mengawasi   dokumen Perppu Ciptaker secara
                  untuk para investor. Apalagi, tahun   proses kajian Perppu Ciptaker di DPR   resmi pada awal Januari 2023 lalu.
                  ini, pemerintah menargetkan total   RI.                            Selanjutnya, kajian atas dokumen
                  investasi di Indonesia mencapai      Menanggapi hal tersebut, Ketua   tersebut ditindaklanjuti sesuai
                  Rp1.400 triliun.                  DPR RI Puan Maharani mengaku akan   mekanisme yang telah ditetapkan
                     Menteri Koordinator Bidang     menelaahnya sesuai mekanisme.    oleh perundang-undangan.
                  Politik, Hukum, dan Keamanan      “Kita telaah dulu, kemudian tentu saja   Senada, Wakil Ketua DPR RI Sufmi
                  (Menko Polhukam) Mahfud MD        membuka ruang yang seluas-luasnya   Dasco Ahmad juga mengungkapkan,
                  juga menjelaskan, Perppu ini      kepada publik untuk ikut mencerna   dirinya akan ikut mengawasi
                  berlandaskan pada asas ‘kedaruratan’.   dan membaca isi Perppu tersebut.   perkembangan kajian Perppu
                  Di mana, pemerintah ingin segera   Ya, setelah itu baru kita akan jalankan   Ciptaker di DPR RI. Melalui Komisi IX



                   18     PARLEMENTARIA      EDISI 217      TH. 2023
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23