Page 21 - MAJALAH 217

ANGG ARAN

Tak Ada Lagi Anggaran
KPC-PEN 2023
Sejak paruh kedua tahun 2022, Berkat respon cepat melalui
pemerintah telah mengumumkan
bahwa tak akan ada lagi dana bagi kebijakan gas dan rem, kita tidak
KPC-PEN di tahun 2023. Hal ini hanya mengendalikan pandemi,
disinyalir berkaitan erat dengan tetapi juga mempercepat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 mengenai Kebijakan Keuangan pemulihan ekonomi. Bahkan,
Negara dan Stabilitas Sistem ekonomi Indonesia mampu
Keuangan Untuk Penanganan tumbuh tinggi dibandingkan
Pandemi Covid-19. Pada UU tersebut
termaktub bahwa defisit Anggaran negara lain.
Pendapatan dan Belanja Negara FOTO: MUNCHEN/NR
(APBN) diizinkan melebihi 3 persen Puteri Komarudin
Anggota Komisi XI DPR RI
dari Produk Domestik Bruto (PDB)
selama tiga tahun atau berakhir pada
2022. menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan pandemi, tetapi juga
Dilansir dari berbagai sumber, harga bahan pangan. Perlu dipikirkan mempercepat pemulihan ekonomi.
Menteri Koordinator bidang apakah program bantuan langsung Bahkan, ekonomi Indonesia mampu
Perekonomian Airlangga Hartarto non tunai dikembalikan ke posisi tumbuh tinggi dibandingkan negara
menegaskan bahwa kerja KPC-PEN semula (tunai) agar jaminan terhadap lain,” urai politisi Partai Golkar itu.
akan selesai akhir tahun 2022. Hal pemenuhan beras atau bahan pokok Pemerintah menyebut keputusan
ini disampaikannya kepada media bagi rumah tangga prasejahtera lebih ini diambil setelah mempertimbangkan
usai Peluncuran Buku Penanganan baik. situasi pandemi yang semakin
Pandemi Covid-19 dan Pemulihan terkendali. Dalam keterangannya,
Ekonomi Nasional di Jakarta, akhir Kebijakan Gas-Rem Puteri mengatakan bahwa
Desember lalu. Pemerintah secara resmi pengendalian Covid di Indonesia tidak
Tanpa alokasi khusus bagi mencabut kebijakan Pemberlakuan terlepas dari upaya KPC-PEN dalam
KPC-PEN di tahun 2023 membuat Pembatasan Kegiatan Masyarakat memutuskan pengadaan vaksin dan
sebagian pihak khawatir akan (PPKM) pada akhir Desember 2022 lalu. percepatan program vaksinasi Covid-19
dampak keputusan tersebut. Banyak Menanggapi hal tersebut, Anggota untuk mencapai kekebalan imunitas.
pihak yang masih merasa dukungan Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin Adapun pengeluaran-pengeluaran
bantuan sosial dan pemulihan mengapresiasi keberhasilan Komite terkait vaksin dan tenaga kesehatan
ekonomi masih diperlukan, utamanya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan berada pada klaster kesehatan KPC-
yang bertujuan melindungi Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dalam PEN.
masyarakat dari permasalahan yang mengendalikan wabah pandemi. Dalam konferensi pers virtual
masih terjadi, karena dampak ikutan Pembentukan KPC-PEN mengenai Realisasi APBN 2022 yang
pandemi. merupakan salah satu langkah dilakukan pada 3 Januari, Menkeu Sri
Terkait hal tersebut, Anis melihat strategis pemerintah dalam Mulyani menjelaskan realisasi KPC-
bahwa pemerintah sudah memiliki menghadapi kejadian luar biasa PEN per 30 Desember 2022 mencapai
program-program yang fokus Covid-19 yang memberikan dampak Rp396,7 triliun. Klaster kesehatan yang
pada keluarga-keluarga harapan. ke berbagai lini. Dilansir dari Indonesia. meliputi belanja penanganan Covid-19,
santunan nakes, insentif perpajakan
Persoalan yang saat ini mendesak go.id, melalui KPC-PEN, pemerintah kesehatan, dan beberapa hal lain hanya
untuk diselesaikan, menurut Anis secara cepat telah merespons kejadian terserap Rp61,3 triliun dari Rp122,54
adalah bagaimana pemerintah luar biasa pandemi Covid-19 dengan triliun yang dianggarkan.
bisa mengurangi intervensi pada mengambil langkah-langkah kebijakan Klaster perlindungan sosial
harga-harga barang yang diaturnya “gas dan rem” yang mengintegrasikan menyerap Rp152 triliun dari Rp154,76
(administered price), sehingga daya antara dimensi penanganan kesehatan yang dianggarkan. Klaster ini digunakan
beli rakyat tidak terus tertekan. dengan dimensi pemulihan ekonomi untuk beberapa peruntukan antara
Menurutnya, dalam transisi nasional. lain BLT BBM, Bantuan Penyandang
pandemi ke endemi, hal utama yang “Berkat respon cepat melalui Disabilitas, YAPI dan lansia serta kartu
harus dilakukan pemerintah adalah kebijakan gas dan rem, kita tidak hanya Pra kerja dan Kartu Sembako. uc/mh

TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 21