Page 22 - MAJALAH 217

LEGISL ASI

Omnibus Law Kesehatan Harus

Cermat dan Hati-hati

Salah satu Program
Legislasi Nasional
(Prolegnas) Rancangan Dalam institusi
Undang-Undang (RUU) keuangan ada
Perubahan Prioritas protokol yang jelas.
Tahun 2022 adalah Nah, ini yang belum
RUU Kesehatan, usulan dimiliki oleh bidang
DPR, khususnya Badan kesehatan kita.
Legislasi (Baleg) DPR Membentuk sebuah
RI. Tahun 2023 ini DPR lembaga (kesehatan-
kembali membahas RUU red) yang persis sama
yang kemudian disebut di bidang keuangan.
RUU Omnibus Law
Kesehatan. Supratman Andi Agtas
Ketua Baleg DPR RI

UU Kesehatan sangat semakin mahal dan rumit. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun
penting sebagaimana pemerintah perlu melakukan upaya 2011 tentang Pembentukan Peraturan
diamanatkan konstitusi, menjamin akses kesehatan yang Perundang-Undangan.
khususnya dalam merata bagi semua penduduk dalam Selain RUU tentang Kesehatan,
Rketentuan Pasal 28 H ayat memperoleh pelayanan kesehatan. setidaknya ada 10 UU lainnya
(1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, Atas dasar tersebut, Baleg terkait bidang kesehatan yang
setiap orang berhak hidup sejahtera memandang perlu melakukan harus disinkronisasikan satu sama
lahir dan batin, bertempat tinggal, perubahan secara komprehensif lain, sehingga menjadi satu UU
dan mendapatkan lingkungan hidup (penggantian) terhadap Undang- yang komprehensif. Hal itu tak lain
yang baik dan sehat, serta berhak Undang Nomor 36 Tahun 2009 untuk meningkatkan kapasitas dan
memperoleh pelayanan kesehatan. tentang Kesehatan (UU Kesehatan). ketahanan (resiliensi) kesehatan.
Tersedianya pelayanan kesehatan Apalagi, UU Kesehatan termasuk UU Diperlukan penyesuaian berbagai
yang merata, adil, dan terjangkau bagi yang sering dilakukan uji materi ke kebijakan untuk penguatan sistem
seluruh lapisan masyarakat menjadi Mahkamah Konstitusi (MK). kesehatan secara integratif dan
sebuah keharusan. Sayangnya, Mengingat banyaknya holistik yang mencakup pelayanan
sebagai negara berkembang, peraturan perundang-undangan primer, pelayanan rujukan, ketahanan
Indonesia masih dihadapkan pada terkait kesehatan, penyusunan kesehatan, pendanaan kesehatan,
masalah rendahnya akses masyarakat regulasi kesehatan diharapkan SDM kesehatan, dan teknologi
terhadap pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif. Penggantian kesehatan.
berkualitas. UU Kesehatan dengan metode Kesepuluh UU (di luar RUU
Penyelenggaraan pelayanan omnibus law menjadi keniscayaan. Tentang Kesehatan) bidang
kesehatan tidak mampu menjawab Pembentukan peraturan perundang- kesehatan itu adalah UU No.4/1984
kompleksitas penyelenggaraan undangan dengan metode omnibus tentang Wabah Penyakit Menular,
dan pembiayaan pelayanan law telah diatur dalam Undang- UU No.29/2004 tentang Praktik
kesehatan yang semakin tergantung Undang Nomor 13 Tahun 2022 Kedokteran, UU No.40/2004 tentang
pada teknologi kesehatan yang tentang Perubahan Kedua atas Sistem Jaminan Sosial Nasional,

22 PARLEMENTARIA EDISI 217 TH. 2023