Page 23 - MAJALAH 217

LEGISL ASI

UU No.44/2009 tentang Rumah
Sakit, UU No.24/2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, UU Pembahasan Omnibus Law RUU
No.18/2014 tentang Kesehatan Jiwa,
UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan itu harus dilakukan
Kesehatan, UU No.38/2014 tentang dengan sangat cermat dan hati-hati.
Keperawatan, UU No.6/2018 tentang Karena, dengan mengubah undang-
Kekarantinaan Kesehatan, dan UU
No.4/2019 tentang Kebidanan. undang kesehatan, maka yang
Dalam rapat kerja dengan harus dipikirkan pertama adalah apa
pemerintah di akhir tahun 2022 lalu, evaluasinya terhadap sejumlah UU
Ketua Baleg DPR RI, Supratman
Andi Agtas menjelaskan bahwa RUU bidang kesehatan lain yang sudah ada.
Omnibus Law Kesehatan menjadi
salah satu upaya untuk menghadirkan Ledia Hanifah Amalia
Anggota Baleg DPR RI
integrasi di sistem kesehatan nasional,
bahkan juga menjadi bagian untuk
membangun arsitektur kesehatan di sangat cermat dan hati-hati. Karena, banyak, bukan cuma profesi, tapi
Indonesia. dengan mengubah undang-undang juga penerima layanan, masyarakat
Tak dapat dipungkiri Indonesia kesehatan, maka yang harus dipikirkan secara umum harus memahaminya.
kesulitan menghadapi krisis kesehatan. pertama adalah apa evaluasinya Politisi Fraksi PKS ini menilai,
Karenanya, pandemi Covid-19 terhadap sejumlah UU bidang bobotnya lebih kepada kuratif,
dapat menjadi momentum untuk kesehatan lain yang sudah ada. karena itu akan berpengaruh
memperbaiki sistem kesehatan Kedua, yang juga diperlukan adalah kepada skema pembiayaan.
nasional. Dengan kata lain, RUU road map-nya nanti akan seperti apa, Pembiayaan akan jadi sangat
Omnibus law Kesehatan sebagai bagaimana sistem yang akan dibangun, berat kalau cuma berpikir kuratif,
bagian upaya dari parlemen bagaimana konstruksinya, karena jika tidak berpikir promotif preventif.
dan pemerintah untuk melihat tidak dikonstruksikan dengan baik, Sesungguhnya promotif preventif
bagaimana membangun sebuah maka nanti hanya akan menambah itu secara pembiayaan lebih rendah
sistem yang integratif. Mulai dari masalah, bukan memperbaiki. Ketiga, dan masyarakat akan menjadi lebih
tenaga kesehatannya, tenaga medis, yang juga harus dilihat adalah ada baik. Kemandirian masyarakat,
kefarmasiannya, penyediaan alat hal-hal yang tidak semata-mata tambal kesadaran masyarakat dengan
kesehatannya, hingga sampai proses sulam, tapi justru dia harus menjadi satu perilaku hidup bersih, dan sehatnya
distribusi. kesatuan. Oleh karenanya, konstruksi akan menjadi lebih baik.
Sebagaimana sistem keuangan berpikirnya memang sudah harus Ledia pun memberikan
dunia yang ada standar baku dan dipersiapkan. masukan. Pertama, isu yang sangat
protokolnya, maka ada baiknya dalam “Kita tidak bisa sekadar draf yang krusial dan tidak boleh dilewatkan
sistem kesehatan pun dibentuk disusun oleh Baleg, nanti akan dibahas adalah hak asasi manusia. Di sini
protokol yang jelas. Pasalnya, arsitektur bersama pemerintah. Tapi menurut harus lebih jelas pembahasannya.
kesehatan negara kita tidak sama saya letak dasarnya justru pada naskah Mana yang menjadi kewenangan
dengan arsitektur keuangan dunia akademik dan draf. Karenanya memang birokrasi, mana yang menjadi
yang berlaku. jalannya masih panjang dan harus kewenangan organisasi profesi,
“Dalam institusi keuangan ada sangat hati-hati, bukan berarti kita tentu tidak bisa dijadikan satu.
protokol yang jelas. Nah, ini yang tidak mau diubah, banyak yang harus Karena bagaimanapun juga
belum dimiliki oleh bidang kesehatan diperbaiki tetapi harus sangat hati-hati pengaturannya pasti akan berbeda.
kita. Membentuk sebuah lembaga dan jeli serta cermat,” ungkap Ledia Seperti halnya wartawan dengan
(kesehatan-red) yang persis sama di dalam sebuah kesempatan diskusi sertifikat standar kompetensinya
bidang keuangan,” tambah politisi bersama di Media Center DPR RI, yang menguji bukan seorang
Fraksi Partai Gerindra ini. Senayan, Jakarta. dokter, tapi seorang jurnalis yang
Sementara itu Anggota Baleg Ditambahkan Ledia, UU yang ada dalam organisasi profesi.
DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifah sudah eksis tidak bisa diabaikan. Ada kepada wartawan menjelaskan
Amalia mengungkapkan bahwa aturan dan hukumnya. Tata aturannya bahwa Komisi IX belum membahas
pembahasan Omnibus Law RUU harus sangat teliti dan sangat baik, RUU Omnibus Law Kesehatan,
Kesehatan itu harus dilakukan dengan karena menyangkut hajat hidup orang ayu/mh

TH. 2023 EDISI 217 PARLEMENTARIA 23