Page 37 - MAJALAH 143
P. 37
berat, karena pada 2019 akan terjadi dapat bekerja cepat, tepat, dan akan
Pemilu massal, dari pemilihan legislator, menghasilkan UU yang bisa dipakai
pilkada, hingga pemilihan capres. untuk Pemilu 2019 yang baik,” ujar
Sekarang, setelah ditetapkan Lukman Edy.
susunan Pansus Pemilu, DPR RI Dengan ketentuan tahapan
akan melakukan serap aspirasi ke Pemilu 2019 harus dimulai 22 bulan
berbagai daerah dan masyarakat sebelum Pemilu, maka RUU ini harus
supaya nantinya RUU Pemilu mampu diselesaikan tepat waktu untuk
mengakomodir seluruh keinginan menghindari pelaksanaan Pemilu
masyarakat yang diantaranya kampus- yang terhambat. “Kita punya waktu
kampus, KPUD, LSM hingga pemerhati yang terbatas untuk membahas RUU
Pemilu dan lapisan masyarakat lain. Pemilu setebal ini, tersandera dengan
Selanjutnya akan dilakukan Menyangkut UU Pemilu, ketentuan tahapan Pemilu 2019 yang
penyerahan draft RUU Pemilu versi kita berdiskusi menyatukan dimulai 22 bulan sebelum Pemilu.
pemerintah kepada fraksi-fraksi tekad bersama agar Sebagai tombak penyelenggaraan
untuk disusun daftar inventaris pembahasan RUU Pemilu Pemilu 2019, dengan draf 400 halaman
masalah (DIM). Setelah itu, DIM yang dan waktu terbatas,” terang Lukman.
dirumuskan fraksi-fraksi akan direkap tidak berlarut-larut, Politisi PKB ini juga menjelaskan
menjadi DIM Pansus untuk di bawa ke berjalan efisien, efektif dan akan mempertimbangkan pendekatan
dalam rapat kerja bersama pemerintah. produktif. kluster dalam pembahasan RUU
ini. “Nantinya kita juga akan
Bekerja Cepat dan Tepat memutuskan terkait sistem dan
Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman mekanisme pembahasan apakah
Edy mengatakan akan menyelesaikan akan melalui kluster atau DIM per
pembahasan ini dengan cepat sesuai DIM. Kalau ada jaminan DIM lebih
waktu yang telah ditetapkan. “Kami cepat, akan ideal. Tapi kalau butuh
ucapkan terima kasih, dan pasti kalau waktu lama, pendekatan kluster perlu
melihat performa kawan-kawan, dari dipertimbangkan,” kata Lukman.
Komisi II sudah tahu kapasitas kawan- Salah satu poin yang cukup menuai
kawan dalam retorika. Dan yang di perhatian masyarakat dalam RUU
luar Komisi II juga kita kenal baik. Pemilu ini adalah soal sistem pemilu
Dengan demikian, kami yakin Pansus yang berubah dari yang sebelumnya
menggunakan sistem proporsional
terbuka menjadi proporsional terbuka
terbatas. Bagi sebagian pihak, sistem
proporsional terbuka terbatas
tidak jauh berbeda dengan sistem
proporsional tertutup. Dalam sistem
ini, pemilih mencoblos gambar partai,
bukan gambar caleg. Dengan aturan
nomor urut caleg memiliki keterikatan
dalam penetapan calon terpilih.
Selain itu, mengenai mekanisme
konversi suara menjadi kursi juga
menjadi sorotan dalam RUU ini.
dalam RUU Pemilu ini dijelaskan
bahwa metode yang dipakai adalah
Devisor Sainte Lague Modifikasi karena
penghitungan dimulai dengan angka
Foto: Jaka/iw 1,4; 3; 5 dst, bukan 1; 3; 5 dst. Di
lain sisi juga terdapat metode yang
cukup populer yakni Devisor Sainte
Lague Murni, Devisor D’Hond, Metode
Pimpinan Pansus RUU Pemilu Danish, Metode Kuota Here dan Metode (hs,mp)
Kuota Droop. n
PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l 37
