Page 35 - MAJALAH 143

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan

Pemerintah Apresiasi Dukungan DPR

enteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengatakan, penetapan APBN tahun
2017 disusun dengan pemahaman bahwa
Mkondisi perekonomian global masih
menghadapi pelemahan dan risiko gejolak geo politik,
perubahan ekonomi regional terutama Tiongkok, dan
pelemahan perdagangan internasional. Pemerintah
pun memahami masih banyak kebutuhan untuk
menyelenggarakan kehidupan yang bernegara yang
makin baik menuju masyarakat adil dan makmur.
“Dengan dukungan DPR RI , akhirnya dapat diselesaikan
penyusunan APBN tahun 2017 yang lebih seimbang dan
kredibel, yang diharapkan dapat menjadi instrumen
penting untuk memacu pembangunan nasional yang lebih
baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-
hatian dan efektivitas pelaksanaannya,” kata Menkeu,
saat membacakan pendapat akhir Pemerintah terhadap
RAPBN 2017, dalam rapat paripurna, akhir Oktober lalu. Foto: Runi/iw
Menkeu memastikan, penetapan proyek indikator
ekonomi makro yang disepakati DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpidato saat
Pemerintah, telah mencerminkan kondisi ekonomi penetapan APBN tahun 2017 di Gedung DPR RI
yang realistik saat ini, dengan perkiraan tantangan
kondisi ekonomi global dan kondisi nasional yang langkah perbaikan di bidang perpajakan diantaranya
perlu dijaga momentum pertumbuhannya di tahun peningkatan perbaikan penggalian potensi perpajakan,
2017. penyempurnaan sistem informasi teknologi, hingga
Untuk mencapai sasaran indikator ekonomi peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang
makro tersebut, masih kata Menkeu, Pemerintah kepabeanan dan cukai.
akan konsisten mendorong sumber pertumbuhan Pada sisi belanja negara, alokasi belanja K/L ditetapkan
ekonomi nasional dengan memperbaiki iklim investasi naik sebesar Rp5,2 triliun. Pemerintah dan DPR RI pun
melalui berbagai paket kebijakan ekonomi, koordinasi sependapat untuk melanjutkan efisiensi pada belanja
kebijakan dengan Bank Indonesia, untuk menjaga operasional yang tidak prioritas dan penajaman belanja
stabilitas, dan pemberian insentif pada dunia usaha, non-operasional di K/L dengan tetap menjaga kualitas
serta pembangunan infrastuktur. Pemerintah juga pelayanan kepada masyarakat.
terus berupaya meningkatkan kualitas belanja negara Menkeu memastikan, realokasi anggaran belanja
untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi operasional beberapa K/L dilakukan untuk diarahkan
kesenjangan. kepada belanja yang lebih produktif dan mendesak,
“Pada sisi pendapatan negara, target yang dengan tetap menjaga governance serta sejalan dengan
telah ditetapkan dalam APBN tahun 2017 disusun prioritas pembangunan, agar peningkatkan kualitas
berdasarkan proyeksi penerimaan perpajakan belanja negara dapat diwujudkan.
tahun 2016 yang telah disesuaikan berdasar kondisi “Pemerintah mengapresiasi dukungan DPR RI
ekonomi yang realistik dan setelah pelaksanaan UU untuk dapat melakukan penajaman dan penghematan
Pengampunan Pajak tahap pertama,” jelas Menkeu. alokasi subsidi tahun 2017. Efisiensi alokasi subsidi
Menkeu menjelaskan, target penerimaan perpajakan energi pada tahun 2017 merupakan konsekuensi logis
pada tahun 2017 tumbuh sekitar 13-15 persen dari dari kebijakan perbaikan mekanisme penyaluran dan
perkiraan realisasi Penerimaan pajak tahun 2016, sasaran penerima subsidi pada tahun 2017 dengan
Pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan menggunakan data yang lebih terintegrasi,” yakin
dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa Menkeu.n
(sf)

PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l 35