Page 31 - MAJALAH 143

rapat koordinasi Presiden dengan Pelaksana tugas sehari-hari Opstib
Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi adalah Kepala Staf Komando Operasi
Negara, yang diselenggarakan di Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Istana Negara, beberapa waktu yang yang ditunjuk oleh Pangkopkamtib
lalu, menyatakan mendukung langkah (Panglima Komando Operasi Pemulihan
Presiden dalam membasmi masalah Keamanan dan Ketertiban).
pungutan liar. “Sulit untuk mengukur keberhasilan
“Kita dari Pimpinan Lembaga Tinggi Opstib, karena belum terintegrasi
Negara diminta untuk memberikan dengan sub sistem lain dan tidak
masukan dan pendapat. Pada prinsipnya berkesinambungan. Akibatnya hanya
kami telah sampaikan, bahwa DPR RI menimbulkan efek jera sesaat pada
mendukung langkah Presiden yang era itu. Pengalaman itulah yang
melakukan gebrakan untuk membasmi Foto: Jaka/iw relevan untuk dijadikan kajian oleh
pungutan liar. Karena hal tersebut pemerintahan sekarang ini,” ungkapnya.
menjadi salah satu indikasi dukungan Mematok target besar atau tolok
penuh dari pemerintah untuk konsen ukur keberhasilan OPP menjadi sangat
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Anggota Komisi III DPR RI penting, karena proses pencapaian
aspek mengenai pungutan liar sekecil Aditya Mufti Arifin target itu bisa menjaga konsistensi
apapun,” ujar Taufik. semangat dan pelaksanaan OPP.
Menurutnya, Pimpinan DPR RI Bersamaan dengan upaya mencapai
tidak melihat masalah besar kecilnya, target itu, pemerintah juga dituntut
tetapi yang penting dalam hal ini segera memperbaiki sistem pelayanan
adalah DPR RI mengapresiasi langkah Satu-satunya pilihan publik dengan memanfaatkan teknologi
Presiden, yang sekarang telah mulai yang tersedia hanyalah terkini.
dilakukan juga oleh para pejabat perbaikan sistem “Pelayanan publik pada tingkat
ditingkat daerah, baik Gubernur dengan memanfaatkan pemerintah pusat maupun semua
maupun Bupati yang juga melakukan pemerintah daerah, termasuk institusi
sidak ditempat pelayanan publik. teknologi terkini, yang negara lainnya, harus mengadopsi faktor
Disisi lain DPR RI menghimbau, meminimkan terjadinya teknologi terkini sebagai pendukung
sebaiknya pemerintah lebih maksimal kontak atau komunikasi guna meningkatkan efektivitas dan
dalam menggenjot penerapan langsung antara pejabat efisiensi pelayanan publik. Perbaikan
teknologi informasi buat mengurus sistem pelayanan publik itu harus
segala macam produk perizinan dan berwenang dengan menutup celah atau ruang bagi terjadinya
pelayanan publik. Karena hal itu warga yang butuh praktik pungli,” tandasnya.
dinilai lebih mampu menekan pungli, pelayanan. Aditya menambahkan, menindak
yakni dengan menutup celah tatap atau menghukum oknum pelaku
muka antara warga dan abdi negara. pungli tidak cukup ampuh untuk
Sementara penggunaan sistem razia menghilangkan praktik pungli pada
dan membentuk tim adhoc, masih semua lini layanan publik.
dianggap tidak akan menyelesaikan menjadi solusi yang efektif. “Satu-satunya pilihan yang tersedia
masalah pungli yang ada. Anggota Komisi III DPR RI, Aditya hanyalah perbaikan sistem dengan
Dengan menggunakan sistem Mufti Arifin, menilai kelemahan memanfaatkan teknologi terkini, yang
daring, maka segala pengurusan sekaligus tantangan utama dari meminimkan terjadinya kontak atau
menjadi lebih efisien. Biaya yang semangat memberantas pungutan liar komunikasi langsung antara pejabat
dipatok, tinggal ditransfer kepada adalah konsistensi. berwenang dengan warga yang butuh
bank yang ditunjuk. Jadi tak ada lagi Jika pemerintah tidak menetapkan pelayanan,” tandasnya.
celah nakal buat PNS. Sebab di era target besar atau tolok ukur Ia juga mengibaratkan, sebelum kita
modern ini, menuntut adanya akurasi keberhasilan memerangi p ungli, menyapu rumah orang lain, sebaiknya
dan kecepatan. Sudah tidak ada tempat Operasi Pemberantasan Pungli yang kita membersihkan rumah sendiri
bagi pelayanan publik yang buruk. mulai dilakukan sekarang ini akan dahulu. Yang maknanya, institusi penegak
Pungli terjadi lantaran praktik berakhir dengan kegagalan, sama hukum seperti di Kepolisian, juga harus
birokrasi yang dibuat rumit dan seperti kegagalan Operasi Tertib sungguh-sungguh memberantas pungli
tertutup. Jika mau berubah, maka (Opstib) pada tahun 1977-1981. didalam institusinya terlebih dahulu,
harus dibuat efisien dan terbuka. Opstib pada era itu, lanjut Aditya, sebelum lebih jauh memerangi pungli (dep)
Sebuah operasi dadakan tidak akan juga fokus pada pemberantasan pungli. ditempat lain. n

PARLEMENTARIA l EDISI 143 TH. XLVI - 2016 l 31