Page 28 - MAJALAH 103

LAPORAN UTAMA

sedini mungkin. Ada tindakan­ perusahaan nasional merekrut pelaksanaanya seperti itu? Ternyata
tindakan preventif, tetapi yang pekerja outsourcing, karena bisa dikuasai asing. Kontraknya gila­
refresif juga tetap dijalankan,” jelas dibayar murah dan menghasilkan gilaan 30 tahun atau 50 tahun.”
Sutiyoso. keuntungan besar. Padahal, di luar Selama itu kekayaan alam kita
negeri pegawainya dibayar mahal disedot habis­habisan lalu dibawa
Nah, berbanding lurus dengan dan tetap menghasilkan keuntungan ke luar negeri.”
reformasi politik, reformasi hukum besar. “Outsourcing sudah tidak
juga perlu dilakukan secara massif. zamannya lagi,” kata Sutiyoso. Kita tidak tahu apa saja kandungan
Kapolri dan Jaksa Agung bila tidak yang ada di dalam perut bumi
cakap memimpin penegakan hukum Sila ketiga, bangsa ini masih Indonesia. Kontraknya menggali
segera dicopot. Hukum jangan enggan bersatu, karena keadilan emas. Lalu, bila ada platinum yang
tumpul ke atas, tajam ke bawah. belum tampak. Bila keadilan belum lebih mahal di dalamnya, kita
“Pemimpin harus tega dalam hal­ hadir, biasanya manusia mencari tak pernah tahu. “Apakah sudah
hal seperti itu. Jangan ada ewuh jalan sendiri­sendiri. Akhirnya, wajar pembagian keuntungannya?
pakewuh, tidak bagus,” katanya. terjadilah dominasi hukum rimba. Jawabnya pasti belum. Minyak dan
Siapa yang kuat dia yang berkuasa. komponen komunikasi juga dikuasai
Paradigma berpolitik sejak “Artinya, selama 15 tahun terakhir asing semua. Inilah yang harus kita
reformasi seakan­akan hanya ini, belum terlihat Pancasila menjadi luruskan kembali.”
bagaimana merebut kekuasaan way of life. Sekarang sangat
di legislatif dan eksekutif. Setelah individualis. Itu bukan budaya Aturan kontrak bisa kita atur
duduk menjadi penguasa, yang yang mau kita kembangkan,” tegas kembali, lanjut Sutiyoso menyikapi
dipikirkan hanya dirinya dan Sutiyoso. ketidakadilan di bidang pengelolaan
kelompoknya (partai). “Jadi, mindset sumber daya alam nasional.
inilah yang harus dirubah. Berpolitik Sila keempat, pemilihan kepala Menurut Sutiyoso, dalam kontrak
bukan seperti itu. Berpolitik itu mulia. daerah mestinya bisa dipilih kembali pengelolaan SDA selalu ada klausul
Kita duduk dipilih oleh masyarakat. oleh DPRD. Itulah demokrasi yang menyatakan, bila salah
Setelah duduk itu, konstituen yang Pancasila. Memilih pemimpin satu pihak dirugikan, maka bisa
harus dipikirkan,” kilah Sutiyoso. sebaiknya tidak lewat poting. “Poting dinegosiasikan lagi. “Kenapa kita
bukan ditabukan. Poting adalah jalan tidak mau negosiasi lagi? Ini kan
Pada usia 15 tahun reformasi, terakhir, karena musyawarah adalah permainan intelijen.”
lanjut mantan Pangdam Jaya ini, jalan kita.” Sila kelima, di sini yang
kepercayaan kepada Parpol sudah kita sorot adalah keadilan ekonomi Sutiyoso lalu memberi contoh
di titik nadir. “Ini sangat merugikan dan akses kesehatan bagi warga. ketika dirinya memimpin Jakarta.
demokrasi. Pemilu belum bisa Yang kaya bisa berobat ke Singapura Ada 2 perusahaan asing yang
dikatakan berhasil. Dikatakan dan Australia. Yang miskin berobat mengelola air bersih di Jakarta.
berhasil, bila partisipasi masyarakat ke puskesmas saja masih susah. MoU­nya sudah ditandatangani
sangat besar.” Inilah fakta yang sejak zaman Gubernur Suryadi yang
terjadi terakhir di bidang politik. Menurut Sutiyoso, Pancasila belum digantikannya. Di wilayah barat
dijalankan dengan baik. Pasca­ Jakarta, pengelolaan air bersih
Ideologi reformasi kita justru meninggalkan diserahkan ke perusahaan milik
Pancasila. Itu semua lantaran kita Inggris. Sedangkan di timur dikelola
Di bidang ideologi, papar alergi dengan P4. P4 itu, wahana Prancis. Sutiyoso lalu ingin melihat

Sutiyoso, bangsa ini juga nyaris untuk menyosialisasikan Pancasila. kontraknya kembali, apakah ada
kehilangan arah. Di era reformasi “Kalau tidak setuju dengan P4, mari yang merugikan.
ini kita perlu kembali merefleksikan kita ganti metodenya,” kilahnya.
Pancasila sebagai way of life. Lima Akibat meninggalkan ideologi itu, “Ternyata ada 10 poin yang tidak
sila tidak bisa dipisah­pisahkan. Sila kehidupan masyarakat mengarah fair. Saya datang ke London, ke
pertama, toleransi terhadap agama ke kehidupan yang materialistis. Itu markas perusahaan air itu. Saya
itu harus dijunjung tinggi. Yang kehidupan di negara liberal. Dan berangkat dari Jakarta dengan tim.
terjadi sekarang malah tidak ada. bukan itu yang kita kembangkan. Saya katakan, ini Anda mengakali
Sila kedua, pelanggaran HAM masih saya. Saya minta rubah. Kenaikan
kerap terjadi. Termasuk pelanggaran Ekonomi tarif air yang per kwartal itu, tidak
HAM terhadap para buruh. saya naikkan. Jadi, saya meyakini
Pengelolaan sumber daya alam kontrak Freeport itu juga tetap
Masuk dalam konteks ini, (SDA) kita harus dikembalikan ke bisa dikoreksi. Persoalanya karena
kebijakan outsourcing yang UUD Pasal 33. Bumi dan kekayaan tidak ada political will saja,”
harusnya sudah tak ada lagi di yang ada di dalamnya dikuasai ungkap Sutiyoso, tegas. Intinya,
dunia ketenagakerjaan. Itu tidak negara untuk sebesar­besarnya kebijakan pokok ekonomi itu harus
manusiawi. Kebijakan perusahaan­ kesejahteraan rakyat. “Apakah menguntungkan masyarakat. (mh)

28 PARLEMENTARIA EDISI 103 TH. XLIII, 2013