Page 72 - MAJALAH 117

LIPUTAN kHUSUS

media massa tidak melakukan kawasan Asia Tenggara masih ter-
pengawasan yang ketat. “Di dalam golong serius. Hal ini tergambarkan
negara demokrasi, media massa dalam skor nilai yang diraih oleh
menjadi pilar keempat jadi siapapun negara-negara ASEAN dalam indeks
yang melakukan korupsi itu memiliki persepsi korupsi (IPK) Transparency
budaya malu,” tuturnya. International (TI) pada tahun 2013
yang lalu.
Sementara Wakil Ketua DPR M. So-
hibul Iman mengatakan, tegaknya “Tentunya ini merupakan tanta-
etika dan integritas yang paripurna ngan besar, utamanya bagi negara-
diyakini oleh para anggota parle- negara di kawasan Asia Tenggara
men SEAPAC akan mendorong ter- yang berada pada level bawah dari
bentuknya lingkungan parlemen peringkat bebas korupsi. Karenanya,
dan kawasan di Asia Tenggara yang kita perlu saling bertukar pengala-
transparan, akuntabel, dan berwiba- man, pengetahuan dan best prac-
wa. tices dari negara-negara sahabat di
kawasan Asia Tenggara yang telah
Menurutnya, sistem administrasi mencapai kesuksesan dalam pem- korupsi. Dalam periode 2004-2012
pemerintahan yang kondusif bagi berantasan korupsi,” tandasnya. saja. Presiden Susilo Bambang
terwujudnya lingkungan yang Yudhoyono telah menandatangani
bebas dari korupsi di berbagai Dia mengatakan, secara umum 176 izin pemeriksaan bagi kepala
sektor pemerintahan merupakan pemberantasan korupsi akan daerah dan pejabat negara yang
bagian yang sangat penting, namun efektif melalui dua jalur yaitu legal dicurigai melakukan tindak pidana
harus memiliki keteguhan etika dan formal dan moral etika. Benteng korupsi dan tindak pidana lainnya,
integritas paripurna. utama adalah kesadaran moral tanpa sedikitpun melihat latar
etika karena dia akan mencegah belakang jabatan, partai politik dan
koneksi pelaku korupsi tersebut,”
paparnya.

Langkah progresif lainnya, lanjut
Sohibul, adalah pembentukan
satgas pemberantasan mafia
hukum, ratifikasi the united nations
convention against corruption
(UNCAC) melalui UU No. 7 tahun
2006 serta adopsi strategi nasional
pemberantasan korupsi melalui
Peraturan Presiden nomor. 55 tahun
2012.

Sudah Jadi Agenda Nasional

Anggota DPR dari Fraksi Partai
Golkar Siswono Yudo Husodo me-
ngatakan, pemberantasan korupsi
di Indonesia sebenarnya sudah
menjadi agenda politik nasional se-
jak era reformasi. Bahkan menjadi
isu utama di setiap kampanye Parpol
“Dalam hal ini jauh lebih esensial kita dari niat dan perilaku koruptif. begitu juga saat Pemilu Capres dan
dan mendasar sesungguhnya tindak Bagi mereka yang lemah kesadaran Cawapres di Indonesia.
pidana korupsi tidak mungkin etika dan moral maka hukum
dicegah hanya oleh rangkaian pagar harus diterapkan sekeras-kerasnya “Korupsi di Indonesia juga meli-
hukum yang sedemikian kompleks sehingga menimbulkan efek jera. batkan yudikatif, bahkan penegak
tapi harus disertai etika dan hukum seperti oknum polisi, jaksa,
integritas yang paripurna dari para “Pada tingkat nasional, Pemerintah dan hakim, banyak ditangkap oleh
penyelenggara negara,” paparnya. Indonesia telah menjalankan KPK dan di sidang Tipikor. Bahkan
langkah yang sangat progresif baru-baru ini, hakim Tipikor terbuk-
Dia menambahkan, korupsi di bagi pemberantasan tindak pidana ti bersalah karena terlibat kejahatan

72 PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014