Page 73 - MAJALAH 117

korupsi,” terangnya. pemerintah 114 orang, hakim 10 berubah nama menjadi Mahkamah
orang, swasta 94 orang dan yang Tertinggi Kehormatan DPR, dengan
Selama tujuh tahun terakhir, lainnya 41 orang. Semuanya 401 perubahan nama itu diharapkan
lanjutnya, beberapa oknum anggota orang yang terlibat telah ditangkap aturan semakin jelas, serta sanksi
DPR RI terbukti bersalah karena oleh KPK. etik menjadi lebih kuat dan
terlibat korupsi. Yang tertinggi pada terjamin,” harapnya.
tahun 2010, sekitar 27 orang dan di Melihat fakta korupsi yang masih
tahun 2012 terdapat 16 orang. besar, lanjutnya, indeks korupsi dan Berdasarkan data empirik,
pemerintah masih terlihat tidak anggota parlemen yang terlibat
Bahkan KPK menangkap 12 orang sinkron. Kondisi ini disebabkan korupsi memiliki track record yang
dari kepala lembaga atau Kemen- kampanye pemberantasan korupsi buruk di masa lalunya. “Jadi tahap
terian yang terlibat korupsi, Duta meningkat namun praktek korupsi pertama Parpol memiliki tanggung
juga tidak turun. “Sekarang ini, jawab untuk melakukan kualifikasi
Selama tujuh ta- penegakan etika merupakan dari para kandidat,” terangnya.
keharusan, yang utama adalah
hun terakhir, lanjutnya, penegakan etika melalui fraksi di Tahap kedua, lanjutnya, yaitu
bebera pa oknum anggota Parlemen yang memiliki kekuasaan para pemilih. Artinya jika pemilih
DPR RI terbukti bersalah “recall” yang harus diterapkan sejak memilih calon terbaik dari kandidat
karena terlibat korupsi. proses recruitment sebagai anggota yang ada maka kita akan memiliki
parlemen,” ujarnya.
orang-orang terbaik di parlemen
Yang tertinggi pada tahun kita. “Sayang sekali, banyak para
2010, sekitar 27 orang dan Ke depan dan yang akan datang, politisi saat Pemilu melakukan
di tahun 2012 terdapat 16 lanjutnya, aturan etika harus politik uang (money politics),
orang. diimplementasikan sejalan dengan sehingga dia bisa terpilih oleh
penetapan mahkamah etik dan konstituennya,” jelasnya. (Sugeng
bahkan sidang etik. “Sesudah Irianto) Foto : Naefurodjie/Parle/
besar 4 orang, Komisioner tujuh ratifikasi UU No. 17 tahun 2014
orang, gubernur 10 orang, waliko- tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
ta atau bupati 35 orang, pegawai (MD3), Badan Kehormatan akan

PARLEMENTARIA EDISI 117 TH. XLIV, 2014 73